PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Dari hasil kunjungan ke dua instansi, yakni Kementerian Ritek Dikti dan DPRD Kota Bekasi, Pansus Yayasan menemukan hasil bahwa Ranperda Yayasan yang akan dibahas perlu kajian mendalam lagi.
“Pansus sebenarnya minta referensi, ternyata tidak ada, mungkin kami akan membahasnya lebih lanjut, nanti cari referensinya melalui UU pemerintah untuk mendukung yayasan pemerintahan,” kata Ketua Pansus DPRD Kota Pekanbaru, Hj Masni Ernawaty, yang tengah membahas Ranperda Pendirian Yayasan Sulthan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, usai berkunjung ke DPRD Kota Bekasi provinsi Jawa Barat, Jum'at, 5 Agustus 2016
Dijelaskan Masni, rencananya memang pertemuan tersebut ingin mengetahui apakah Pemko Bekasi memiliki yayasan, dan bagaimana pengelolaannya sehingga bisa dibiayai pemerintah melalui dana APBD untuk meningkatkan taraf pendidikan.
Namun ternyata, Pemko Bekasi memang memiliki anggaran untuk bantuan hibah kepada yayasan, akan tetapi yayasan yang ada saat ini bukan milik pemerintah, melainkan milik suaswa dalam bentuk yayasan pendidikan dan yayasan sosial yang berbadan hukum dan jelas legalitasnya, serta berdiri minimal 3 tahun.
“Pertemuan tadi sifatnya ingin mencari tahu (dasar hukum), tapi ternyata di sana belum ada, mereka punya yayasan tapi swasta, kita ingin yayasan maunya pemko. Maka coba nanti kita mengacu kepada UU yang berlaku,” terang Masni.
Setelah kunjungan kerja ini, kata Masni, Senin depan pansus akan langsung memulai pembahasan dengan melibatkan Satker terkait dan mengkaji secara mendalam terkait naskah akademis dan draft ranperda yang perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan aturan yang ada.
“Target kita secepatnya, tapi untuk deadline belum bisa, nanti kita panggil yang membuat naskah akademis, menjelaskan apa sebenarnya yang ingin dia capai, targetnya apa, kita panggil pembuat naskah akademis kita mau tau out put perda yang ada ini apa, kita mau tahu dasarnya apa, sasarannya apa, kemana arahnya, kita sudah punya politeknik, ini nanti kita akan sinkronkan dengan hasil yang sudah kita dapat dari kunjungan kerja ini dengan satker terkait,” tutupnya. (R04)
Listrik Indonesia
