PEKANBARU(RIAUSKY.COM)- Besarnya dana APBD Riau yang mengendap di bank mejadi kerisauan kalangan DPRD. Mereka menilai ada ketidaksejalanan kinerja antara target dan yang diharapkan.
Buktinya, sampai memasuki Agustus 2016, banyak proyek-proyek yang sudah dianggarkan tapi belum dijalankan pemprov Riau.
"Pemerintah provinsi Riau tidak mampu menjalankan anggaran yang sudah dianggarkan. Saya melihat ini terjadi karena tidak jalannya sinkronisasi antara SKPD-SKPD terkait, sehingga ego sektoral terhadap SKPD masing-masing itu sangat tinggi, mestinya tidak seperti itu ," ungkap Aherson saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 5 Agustus 2016.
Untuk itu ke depan, lanjut Aherson, sebelum pengesahan anggaran pada APBD perubahan 2016 dan APBD murni 2017 nanti, seluruh kepala dinas akan diminta time skedul pengerjaan per triwulan.
"Sehingga, tidak boleh lagi seperti sekarang ini, mereka merencanakan namun tidak dikerjakan, setelah triwulan keempat itu harusnya sudah 100 persen, itu maunya kita," tegasnya
Politisi Demokrat ini berharap, pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik beberapa waktu lalu untuk bisa merealisasikan anggaran yang sudah di anggarkan pada APBD 2016 lalu.
"Sehingga, deposito dana APBD tidak lagi menumpuk di pemprov, di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)," ujar Aherson.
Ke depannya pihaknya selaku wakil rakyat akan mengatur penggunaan anggaran tersebut dalam ranperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dalam ranperda itu dimasukan time skedul pengerjaan anggaran APBD.
"Sehingga, SKPD tidak sembarangan seperti sekarang, jadi kita ikat ada taggung jawab, sekarang mereka itu kan seperti ngak ada beban," pungkas Aherson. Sebelumnya, Asisten II Setdaprov Riau Masperi yang turut hadir di Jakarta bersama Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat pengarahan Presiden RI Joko Widodo, menyatakan anggaran tersebut tersimpan di bank hanya bersifat sementara dan akan dikeluarkan dipergunakan untuk pembayaran kontrak proyek.
"Dana kita Rp2,8 trilun yang saat ini kita simpan di bank memang benar. Itu untuk pelaksanaan APBD 2016, terutama berkaitan untuk belanja modal," terang Masperi.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, dana yang mengendap di bank kiranya segera dipergunakan untuk pembangunan demi menggerakan perekonomian dimasyarakat. Menurut Masperi, dana yang tersimpan di bank itu diperkirakan mulai terserap untuk pembayaran kontrak proyek pada Agustus hingga September nanti.
Diperkirakan selama dua bulan ke depan sebesar Rp1,2 triliun. Sisanya Rp1,6 triliun lagi akan dilanjutkan pencairannya pada bulan berikutnya hingga Desember sebesar Rp1,5 triliun lebih. Sebenarnya ungkap Masperi, dari Rp2,8 triliun yang ada di bank tersebut sudah menyusut bilangannya andai saja rekanan kontraktor mau mengambil pembayaran termen satu dan dua, setelah SPK ditandatangani. Namun karena tidak diambil, sehingga dana tersimpan itu pun tak bergerak yang akhirnya memengaruhi serapan realisasi yang saat ini baru 2,7 persen, sementara fisik sudah mencapai 39 persen.(R03/rp)
Listrik Indonesia
