BENGKALIS (RIAUSKY.COM) – Bupati Bengkalis, Amril Mukminin mengatakan, menyalurkan aspirasi lewat sebuah unjuk rasa atau demontrasi merupakan hal yang boleh-boleh saja dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
“Begitu juga aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis. Setiap masyarakat berhak yang memberikan masukkan, kritikan maupun dukungan kepada kami lewat berbagai cara seperti demonstrasi dan lain sebagainya. Semua akan kami jadikan pendorong untuk percepatan keberhasilan pembangunan di daerah ini,” ujarnya.
Kepada wartawan, usai melantik 74 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di ruang serba guna lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Amril, Senin, 3 Oktober 2016, mengatakan itu terkait adanya dua kali unjuk rasa yang terjadi di daerah ini dalam beberapa hari terakhir
“Kami persilakan jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya lewat aksi unjuk rasa. Namun, karena ada undang-undangan yang mengaturnya, kami berharap dan mengingatkan agar hal itu tidak dilakukan dengan cara-cara atau dapat menyebabkan hal-hal yang bersifat anarkis, seperti merusak fasilitas umum ataupun mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya,” ujar Amril.
Sebelumnya, pada Senin pagi ini, sekitar seribuan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Pendukung Pemerintah Kabupaten Bengkalis (GMDPD) berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bengkalis.
Aksi damai GMDPD itu menyuarakan dukungan mereka kepada Pemkab Bengkalis dalam menyelenggarakan program pemerintahan dan pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam orasi umumnya, GMDPD meminta Amril Mukminin dan Wakil Bupati Bengkalis H Muhammad untuk tidak takut dengan provokasi dari pihak-pihak yang berusaha memperkeruh roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah ini. (R01/rpg)
Listrik Indonesia
