PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Selama kepemimpinan Firdaus - Ayat menjadi Wwali kota dan Wakil Wali kota Pekanbaru selalu meraih predikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.
Masalah utamanya adalah karena lemahnya pencatatan aset di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Lantaran selalu mendapat WDP, Badan Pengelola Keuangan (BPK) memilih Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota di Riau untuk menjadi sampel manajemen pengelolaan aset.
"Kemarin, kami menerima tamu dari BPK terkait penunjukkan Pekanbaru sebagai sampel manajemen pengelolaan aset. Untuk masing-masing provinsi di Indonesia ada dua kota yang ditunjuk," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pekanbaru, Dedi Gusriadi di Pekanbaru, Rabu, 5 Oktober 2016.
Ia mengatakan, selama 35 hari ke depan, Pemko Pekanbaru akan dibantu oleh BPK untuk membenahi sistem penataan aset. Jika ternyata masih belum sempurna akan disempurnakan, namun jika sudah baik akan dievaluasi oleh BPK.
"Ini khususnya hanya soal manajemen pengelolaan aset dari hulu hingga hilir saja," ujar Dedi.
Adanya pendampingan dari BPK untuk penataan aset ini cukup menguntungkan bagi Pemko Pekanbaru. Selama ini, BPK tidak pernah memberikan arahan untuk penyempurnaan penataan aset pasca dilaksanakannya audit.
"Adanya ini nanti kita akan sangat terbantu sehingga ada perbaikan ke depan," terangnya.
Ditambahkan Dedi, BPK meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemko Pekanbaru untuk menyerahkan laporan inventarisasi asetnya untuk dikaji oleh BPK sistem pengelolaannya. (R05)
Listrik Indonesia
