PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Terus menjadi polemik, sampai saat ini rencana pemangkasan gaji buruh pengangkut sampah masih belum menemukan solusi dan kejelasan.
Sekretaris Daerah Kota (Sekko) Pekanbaru Drs H M Noer MBs terkesan menghindari awak media terkait persoalan ini.
Hal ini karena sorotan datang dari berbagai pihak, baik pengamat akademisi hingga kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.
Polemik muncul karena Sekko Pekanbaru tetap pada kebijaksanaan awalnya sesuai surat edaran untuk melakukan pemotongan dengan alasan kas daerah yang memang tak memadai. Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru Zulkifli Harun masih enggan penerapkan pemangkasan. Karena jika buruh menolak dan melakukan mogok kerja, akan jadi beban berat pemerintah menanggulangi masalah sampah.
Banyaknya sorotan atas permasalahan ini membuat Sekko terkesan hati-hati. Dalam beberapa kesempatan, ia tak mau banyak berkomentar. Terakhir, saat diwawancarai, Kamis, 3 November 2016 malam sekitar pukul 19.30 WIB.
'Nanti sajalah itu,"singkatnya bergegas ke Mesjid yang terletak di kantor Wali kota Pekanbaru.
Buruh sejak jauh hari sudah menunjukkan gelagat akan menolak pemangkasan gaji yang akan dilakukan. Mereka sudah bersepakat akan mogok kerja jika pemangkasan tak sesuai. Selama ini gaji untuk buruh angkut jika diakumulasikan maksimal Rp2,1 juta dan sopir Rp2,7 juta per bulan. Di luar gaji ini, tak ada pemasukan lain yang diterima.
Terkait solusi dari Sekdako Pekanbaru, HM Noer, lagi lagi hanya irit bicara.''Itu kita rapatkan. Pokoknya itu kita selesaikan,'' singkatnya. (R05)
Listrik Indonesia
.jpeg)
