KUALA KAMPAR (RIAUSKY.COM) - Bupati HM Harris saat menyambangi Desa Sei Upih, Kecamatan Kuala Kampar Lansung disodorkan lahan seluas 15 Hektar Tanah Hibah dari Masyarakat Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar.
Lantas dibuat apa hamparan tanah terrsebut, berikut wawancara riausky.com dengan Bupati Pelalawan HM Harris.
Masyarakat Desa Sokoi dengan ikhlas telah menghibahkan tanah seluas 15 hektar kepada Pemerintah Kabupaten. Oleh Pemkab, tanah tersebut dibuatkan apa dan dibangun apa?
Oh ya, memang ada masyarakat Desa Sokoi, masing-masing atas nama bapak Suroso (64), H. Darwis (62) dan Rahman (64), serta sebagian lagi adalah tanah desa. Mereka telah menghibahkan tanahnya kepada pemerintah kabupaten. Tanah tersebut terletak di RT 01 RW 02 Dusun 2 Desa Sokoi dengan Luas lahan 800 x 200 meter. Saya sendiri telah kroscek posisi tanah tersebut letak memang sangat strategis.
Kedepan, tanah tesebut akan dibuat dan dibangun apa?
Pertama-Pertama saya atas nama Pemerintah Kabupaten mengucapakan rasa terimakasih yang sebesarnya kepada masyarakat yang telah dengan ikhlas menghibah tanah mereka. Kami mendoakan apa yang dilakukan masyarakat, tidak saja di Sokoi ini, akan tetapi masyarakat semuanya, hendaknya dicatat Allah SWT sebagai amal ibadah mereka di dunia ini dan mendapat ganjaran yang berlimpah di akhirat kelak, amin.
Apa yang dilakukan mereka ini hendaknya dapat dijadikan contoh bagi masyarakat lain kiranya. Sejauh ini dibanyak tempat, masih banyak masyarakat menuntut ganti rugi/sagu hati kepada pemerintah bila tanahnya terkenah imbas dari pembangunan. Padahal sesuai dengan ketentuan hukum, Pemerintah tidak diperkenankan lagi membeli atau menganti rugi tanah. Kendati dilandasi dengan niat untuk membangun berbagai fasilitas umum disitu.
Kemudian terkait hibah tanah di Sokoi, sebaiknya dibangun apa?
Mengingat letak dan posisi hamparan tanah berbatasan lansung ke laut, maka hal yang pertama tentu dibangun pelabuhan dermaga baik orang dan barang tentu dengan standar internasional. Kemudian juga kita set dermaga khusus peti kemas.
Disebabkan letak geografis Sokoi berbatas langsung dengan bibir laut Selat Malaka, (Jiran Malaysia-singapura) maka arus orang dan barang serta jasa tentu sangat meningkat. Maka disana juga sangat dimungkinkan untuk dibangun fasalitas kantor Imigrasi. Jalur laut ke dua negara itu hanya ditempuh sekira dua jam perjalanan laut.
Lajunya arus barang, jasa, orang (turis) yang akan masuk tentu dengan mempercepat peningkatan akses jalan dan didukung lagi dengan sarana penunjang lainya.
Katakan saat ini ada jalan lintas bono (akses jalan provinsi), akses jalan ini memang sejauh ini belum rampung sebab budget luar biasa besar dan postur tanah gambut. Namun kita juga tidak tinggal diam, dengan mengandeng program Nawa Cita, kita telah buat gerakan baru dengan membangun rel kereta api dari Teluk Meranti-Sokoi (kira-kira 90 KM).
Jadi memang perlu tekad dan kebulatan hati untuk membangun itu semua. Saya optimis usaha ini akan berhasil menimal target kita 2019 nanti, hal ini bisa rampung. Tidak ada yang mustahil jika kita punya tekad dan niat. Kemudian juga usaha ini harus didukung masyarakat luas.
Kemampuan keuangan daerah sangat mustahil laksanakan pembangunan itu, namum kita tidak boleh menyerah begitu saja. Saya terus melakukan lobi-lobi keperintah pusat. Nah ini alasanya kenapa saya sering keluar daerah.
Saya punya pandangan, jika kalau kita menunggu saja di kabupaten, maka usaha untuk membangun daerah terasa amat berat dan sulit, sebab sekali lagi, kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, saat ini, setelah pusat memangkas keuangan daerah sampai tiga kali, maka asusmsi APBD 2017 hanya di kisaran Rp1,6 triliun, dan hampir 80 persen adalah untuk biaya belanja pegawai, dana terbuat juga belum tentu akan full masuk ke kas daerah, sebab kemungkinan adalah lagi asumsi pemotongan jilid 4. Jadi memang kondisi keuangan serba kacau.
Maka saya katankan, saya harus mencari langka dan upaya keluar daerah, tentunya dengan melakukan lobi-lobi keperintah pusat. Disini kita bangaimana cara meyakinkan pemerintah pusat, baik itu di kementerian-kementerian yang ada maupun Bapak Presiden sekalipun, akan kita lobi.
Saya telah bisa buktikan hal ini, semisal setelah melakukan lobi-lobi, hasilnya pembangunan kawasan teknopolitan (tekno park) telah masuk pada progres pembangunan melalui Anggaran Pendapan Belanja Negara (APBN). Dan ini telah ada Perpresnya bersama 5 tekno park lainya. Kemudian tahun 2017 mulai direalisasikan dilapangan.
Berangkat dari pengalaman ini, kenapa tidak kita coba gebrak lagi untuk pembangunan akses jalan bono, dan membangun dermaga level internasional, sekaligus membangun kantor imigrasi dengan pendekatan lagi dengan pemerintah pusat. Jadi memang tidak ada yang mustahil selagi kita mau berusaha kuat, tidak mudah menyerah. (R09)
Listrik Indonesia
