PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Dua pekan jelang akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hingga kini belum membahas realisasi Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.
Beberapa waktu lalu sempat disebutkan Pemko Pekanbaru akan membahas realisasi APBD akhir tahun 2016 pada pertengahan bulan, namun rencana ini belum tampak terealisasi. Meski begitu, peringatan sempat diberikan akan ada sanksi bagi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai rendah merealisasikan program prioritas.
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Drs H M Noer MBS SH MSi MH yang di konfirmasi tak banyak berkomentar'. "Nanti, saya belum bisa jelaskan," ujarnya, Jum'at, 16 Desember 2016.
Terkait APBD tahun 2016, M Noer sebelumnya mengatakan, kegiatan apa saja yang tidak termasuk dalam rasionalisasi anggaran agar dipercepat pelaksanaannya.
"Mana yang tidak mana yang sudah akan dievaluasi, karena ini menyangkut kondisi kesiapan keuangan," imbuhnya.
Sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, Pemko Pekanbaru kini memang menghadapi menurunnya pendapatan daerah. Masih belum maksimalnya serapan anggaran Kota Pekanbaru ditengarai dampak dari rasionalisasi anggaran yang diterapkan.
APBD Kota Pekanbaru kini memang terus berkurang akibat dari pemotongan anggaran dari pusat. APBD murni 21016 dahulu disahkan Rp3,1 triliun. Sementara, APBDP disahkan 23 September lalu Rp2,4 triliun. Untuk APBD murni 2017, jumlah yang disepakati kembali turun menjadi Rp2,3 triliun.
Ditengah kondisi ini, pembangunan harus tetap berjalan. Rasionalisasipun dipilah-pilah dengan tetap melaksanakan program-program prioritas seperti program pemberdayaan masyarakat. Hingga Oktober 2016 lalu realisasi dari APBD murni terdata untuk fisik 60 persen dan keuangan 48 persen.
M Noer belum bisa mengatakan mana SKPD yang realisasi APBDnya rendah dan mana yang tidak, rasionalisasi kembali menjadi penyebabnya.
"Kita saat ini sulit mengatakan mana yang rendah mana yang tidak, karena kita lebih banyak mengurangi, jadi kawan-kawan ada yang ragu mengerjakan," ungkapnya.
Meski begitu, terhadap program yang dianggap prioritas di tiap SKPD jika pelaksanaan rendah, M Noer menyebut akan diberikan sanksi.
"Kalau ini tidak terlaksana, ada sanksi untuk kepala SKPD, kalau sudah kita suruh tidak diproses pasti ada, paling tidak akan ditegur," tegasnya. (R05)
Listrik Indonesia
