PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Anggota DPRD Riau sangat menyayangkan nihilnya Bantuan Sosial (Bansos) untuk rumah ibadah di tahun 2017.
Padahal batuan itu sangat dibutuhkan masyarakat terrutama di daerah pelosok Kabupaten/Kota dengan banyakya kondisi rumah ibadah yang memprihatinkan memerlukan perrbaikan.
"Tahun 2017 nihil, tidak ada satupun rumah ibadah yang dibantu. Kita sangat kesal dan kecewa berat dengan kejadian ini, padahal saat kita turun ke daerah-daerah banyak aduan meminta bantuan ini. Ada masjid yang mau jatuh ke sungai dan sebagainya seperti ada yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hilir," sebut Husaimi Hamidi.
Ia mengingat-ingat kalau di 2016 dirasanya ada yaitu sekitar Rp2,4M itupun untuk Kota-Kota besar saja dan bukan pula di Kesra tapi di Bina Marga.
Saat dikonfirmasi mengapa hal ini bisa terjadi, politisi PPP dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) ini menyebutkan, ketidak pahaman dari Biro Kesra dalam memahami aturan atau Undang-Undang yang ada sebagai syarat penerima bantuan. Menterjemahkan rumah ibadah penerima bantuan harus berbadan hukum.
"Inilah yang jadi permasalahan. Sementara mereka sepakat dengan itu. Masak iya masjid harus berbadan hukum," sebutnya menyebutkan akar permasalahan.
Sementara menurut Husaimi juga, pihaknya ingin dalam menterjemahkan aturan atau undang-undang dalam pemberian Bansos terhadap rumah ibadah tidak sama persyaratannya dengan pemberian batuan terhadap LSM, Yayasan da lainnya.
"Jadi kita menterjemahkan untuk rumah ibadah cukup dengan surat keterangan saja dari Kepala Daerah atau instansi terkait yaitu Kemenag. Kalau untuk di Kecamatan adalah KUA. Jadi ada surat keterangan dari KUA yang menerangkan masjid itu memang ada berdomisili di daerahya," jelasnya lagi sembari menyebutkan mana mungkin masjid berbadan hukum. (R06)
Listrik Indonesia
