PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Kalangan legislator di DPRD Provinsi Riau mengatakan Riau membutuhkan solusi secepatnya untuk mengatasi masalah investasi kelistrikan.
Ini terutama terkait dengan situasi dimana hingga kini investasi di bidang ini masih terkendala belum selesainya rencana tata ruang dan wilayah.
Anggota Komisi A DPRD Riau, Edy Muhammad Yatim di Pekanbaru, Kamis, mendesak Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan yang masih menjadi kendala, dan menghambat investasi disektor energi agar Riau menjadi pusat pengatur beban listrik Sumatera.
"Kita paham soal RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) memang erat kaitannya dengan persoalan hukum. Tapi ketika sudah ada peluang dari pusat untuk penyelesaian RTRW seperti sekarang ini, kalau bisa Pemprov harus pasang badan. Karena ini jelas bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingam bersama. Masyarakat pasti akan sangat mendukung," kata Edy.
Menurut dia, posisi Riau sangat strategis karena berada di tengah-tengah pulau Sumatera dan juga minim bencana alam, sehingga aman dibanding dengan provinsi lainnya. Namun, masalah tata ruang menghambat rencana investasi berupa pembangunan jaringan transmisi listrik serta gardu induk.
"Kami dapat informasi titik sambungnya dari daerah lain di Sumatera sudah selesai, misalnya Sumatera Utara sudah oke sampai batas mereka, demikian juga dengan Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi dan juga Sumatera Barat. tinggal kita yang menyelesaikan persiapannya," katanya kepada antara riau.
Sementara itu, terkait persoalan RTRW, menurut Edy pemerintah daerah harus melakukan upaya khusus. Karena Riau sebagai pusat pengatur beban listrik Sumatera tersebut sangat penting sekali untuk cepat diselesaikan. Dari pihaknya sendiri, menurut Edy, sudah ada pembicaraan dengan pihak Pansus RTRW, agar diupayakan lebih cepat lagi penyelesaiannya hingga menjadi Perda nantinya.
Sekretaris Komisi D DPRD Riau Asri Auzar mengakui, belum tuntasnya RTRW menyebabkan mandegnya pembangunan diberbagai sektor. Salah satu bidang yang dinilai fundamental adalah kelistrikan. Sebab sektor ini memiliki implikasi langsung ke sektor-sektor investasi lainnya.
Karena itu, Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota tidak bisa diam saja, dan hendaknya melakukan koordinasi bersama, serta memberikan masukan dan dukungan moral kepada pihak PLN, agar bisa melaksanakan proyek tersebut. Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah memberikan kemudahan perizinan serta ikut mencari jalan keluar atas persoalan di lapangan.
"Dari Padang, Medan, Palembang, dan beberapa daerah lainnya titik semuanya sudah terpasang. Apalagi, tempat-tempat yang kena itu akan diganti rugi, kemudian rumah masyarakat yang berada di bawah kabel juga diberikan kompensasi. Pembangunan ini tidak menggunakan APBD, tapi APBN. Kita tidak mengeluarkan uang untuk pembangunan ini. Ini merupakan kesempatan besar, jangan sampai kita kehilangan kesempatan seperti ini," katanya.
Sementa itu, pengamat ekonomi dari Universitas Riau Edyanus Herman Halim mengatakan, dijadikannya Riau sebagai pusat pengatur beban listrik di Sumatera akan menjadi peluang untuk peningkatan perekonomian di Riau. Edyanus menyebutkan persoalan RTRW yang kini menghambat pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, seharusnya tidak perlu terjadi bila pemerintah memberikan dukungan politik (political will).(R04/i)
"Jangan sampai RTRW itu membuat semuanya jadi kacau dan terhambat. Harus ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah. Lagipula, hingga sekarang tidak ada kepastian kapan RTRW itu disahkan. Bila kondisinya terus begini. Maka, siap-siap sajalah kita gigit jari dengan berbagai peluang yang sudah ada di depan mata," tegasnya.
Listrik Indonesia
