Gempur Beraksi Lagi, Tuntut BKD Beri Sanksi ASN Terlibat Politik Praktis

Gempur Beraksi Lagi, Tuntut BKD Beri Sanksi ASN Terlibat Politik Praktis
Spanduk yang dibawa massa Gempur
PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Puluhan warga Pekanbaru yang didominasi kaum ibu-ibu yang menamakan diri mereka Gerakan Masyarakat Peduli Pilwako Jujur (Gempur) melakukan aksi unjuk rasa di pintu pagar belakang Kantor Wali kota, Jalan Cut Nyak Dien, Selasa, 7 Maret 2017.
 
Gempur menuntut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru untuk mengusut dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilwako 2017.
 
"Kami minta kepada pihak BKD untuk mengambil sikap dengan memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat politik praktis sesuai undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang ASN," kata Koordinator Lapangan Antony Fitra.
 
Massa mendatangi kantor Walikota dengan membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan meraka. Namun ada juga spanduk yang menampilkan percakapan ASN untuk memilih pasangan nomor urut 3.
 
Dalam percakapan grup whatsap IKAPTK Kota Pekanbaru tersebut ditampilkan percakapan antar pejabat Pemko yang saling berkoordinasi untuk mengarahkan warganya agar menjoblos nomor urut 3. Dalam spanduk tersebut percakapan WA camat Tampan Nurhaminsyah tampak dilingkari.
 
"Siap bang, sudah disampaikan kepada warga semuanya coblos nomor 3 tanggal 15-2-2017," tulis Nurhaminsyah dalam percakapan grup Whatshap IKAPTK Kota Pekanbaru. (R05)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index