BANGKINANG (RIAUSKY.COM) - Bupati Kampar terpilih H Azis Zaenal bicara blak-blakan ketika diberikan kesempatan menyampaikan visi misi pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Kabupaten Kampar tahun 2017.
Ia menyoroti struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun 2017 dimana dari Rp 2,1 triliun APBD Kampar, sebanyak 70 persen habis untuk membayar gaji pegawai, hanya Rp 700 masyarakat belanja untuk masyarakat.
"Sekarang luar biasa, Rp1,4 triliun untuk belanja tak langsung. Sisanya hanya Rp 700 miliar untuk biaya publik," beber Azis Zaenal yang hadir bersama Wakil Bupati Kampar terpilih Catur Sugeng Susanto.
Ia mengaku miris karena untuk biaya masyarakat Kabupaten Kampar yang hampir 1 juta hanya tersisa APBD Rp 700 miliar. "Konstruksi ini harus dirubah," tegas Azis.
Oleh sebab itu kata Azis, harus ada solusi agar Kampar harus maju. Salah satu adalah mengajak investor untuk membangun Kampar sesuai dengan program 3i yang digagasnya yaitu investasi, industri dan infrastruktur.
"Tak ada negara maju tanpa industri. Batam, Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan maju karena industri. Sekarang kita tertinggal sama Thailand dan Myamnar. Karena kita asik berpolitik, berantam saja," ucapnya.
"Jangan kaget saya akan berkeliling bawa investor. Bukan menjual Kampar tapi memperbaiki Kampar. Bagaimana investor masuk, uang bertambah. Sehingga pertumbuhan ekonomi diatas empat persen," ulas Azis.
Berkaitan investasi Aziz berharap iklim usaha di Kampar kondusif. "Tak mungkin usaha maju kalau iklim tak kondusif. Pengusaha dua syarat yang dimintanya, aman dan untung.
Ini tugas utama kita bagaimana investor masuk, keamanan terjaga dan investasi untung," katanya.
Pria yang masih menjabat Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau itu juga menginginkan uang harus berputar di Bangkinang.
"Bukan tak boleh tinggal di Pekanbaru. Asisten, camat belanja di Kampar. Uang dapat dari APBD di Kampar beli fried chicken, makannya di Pekanbaru. Seharusnya dibalik," ulas Azis.
Selanjutnya dalam menggunakan anggaran rakyat prinsipnya harus transparan, jangan ada kongkalingkong, dan akuntabel.
"Dana daerah harus sesuai kebutuhan masyarakat jangan sesuai keinginan kita. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu, jangan keinginan pejabat," katanya. (R10/Skc)
Listrik Indonesia
