JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melindungi lingkungan dengan mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan memperkuat respon negara terkait pemadaman kebakaran.
Para pemangku kepentingan yang mencakup perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan, LSM dan mitra terkait lainnya yang tergabung dalam Fire Free Alliance (FFA) mendukung sikap yang diambil pemerintah.
Asisten Deputi Tata Kelola Perhutanan Kemenko Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan kebakaran hutan dan lahan jelas mengganggu aktivitas manusia. Tidak hanya berdampak terhadap lingkungan tapi juga terhadap sosial ekonomi.
Saat ini pemerintah fokus kepada pencegahan dan bukan suppression. Oleh karena itu, pemerintah meminta dukungan semua pihak, termasuk perusahaan karena pemerintah melihat ada 73 desa yang memiliki potensi kebakaran cukup tinggi.
"Dan ini harus dikerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, pemerintah mendukung apa yang dilakukan FFA dan berharap agar terus berkontribusi lebih dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan secara holistic bersama-sama dengan seluruh pihak," katanya.
Direktur Royal Golden Eagle (RGE), Anderson Tanoto mengatakan dalam diskusi panel pada Responsible Business Forum Foods and Agriculture 2017 di Jakarta, Rabu (5/3) lalu, Program Desa Bebas Api atau (Fire Free Village Program) yang diluncurkan tahun 2014 oleh Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) yang merupakan bagian dari RGE Grup ini terbukti efektif mencegah kebakaran lahan dan hutan, karena melalui program tersebut, setiap orang diingatkan untuk tidak membakar hutan dan lahan.
Sebanyak 18 desa berpartisipasi dalam program Desa Bebas Api pada tahun 2016 dengan penambahan 50 desa di program Fire Awareness Communities sebagai pendahulunya. Program ini sudah mencakup kawasan seluas 600,000 hektare, dengan area yang mengalami kebakaran di tahun 2016 hanya seluas 0,07 persen.
"Program ini akan berlanjut di tahun 2017 dengan 9 desa baru telah terdaftar, dan 9 desa lainnya yang memasuki tahun ketiga akan menjadi ‘Masyarakat Tangguh Api’," ungkap Anderson.
Anderson mengatakan APRIL apresiasi tindakan pencegahan kebakaran dan pengelolaan Karhutla yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Pemerintah Daerah.
APRIL mendukung pendirian FFA karena sektor kehutanan dan perkebunan memiliki tanggung jawab, baik di dalam maupun di luar konsesinya dan bekerjasama dengan masyarakat untuk mengurangi dampak Karhutla dan kabut asap.
“FFA memberikan wadah untuk membantu meningkatkan Program Desa Bebas Api dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lainnya serta LSM-LSM untuk berkolaborasi dan berbagi praktik-praktik terbaiknya,” ujarnya.
FFA yang didirikan pada Februari 2016 lalu berfokus pada upaya pencegahan Karhutla dengan melibatkan masyarakat setempat. Perusahaan yang tergabung dalam FFA antara lain, APRIL, Asian Agri, IDH, Musim Mas, PM. Haze, dan Wilmar. Aliansi ini juga menyambut Sime Darby dan IOI Group sebagai anggota baru, yang diumumkan pada hari ini di sela-sela rangkaian acara Responsible Business Forum di Jakarta.
Berdasarkan Laporan “Ulasan Anggota FFA 2016”, para anggota FFA telah secara cepat memperluas jangkauan upaya pencegahan kebakarannya ke 218 desa di sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk 77 desa yang telah mendaftarkan diri ke perusahaan-perusahaan anggota FFA untuk terlibat dalam program bebas api yang intensif pada tahun 2016.
Terjadi peningkatan hingga 756% dalam jumlah desa yang berpatisipasi jika dibanding sejak Program Desa Bebas yang hanya melibatkan 9 desa pada pertengahan tahun 2015. Pada beberapa kasus, para anggota FFA telah melaporkan penurunan insiden kebakaran antara 50% hingga 90% dari tahun 2015 hingga 2016. (Rls)
Listrik Indonesia
.jpeg)
