Biar Tak Meresahkan, DPRD Riau akan Bahas Polemik Barang Impor di Meranti

Biar Tak Meresahkan, DPRD Riau akan Bahas Polemik Barang Impor di Meranti
Sunaryo
SELATPANJANG (RIAUSKY.COM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau berencana mengundang instansi terkait menyangkut ketentuan berbagai jenis barang impor yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Meranti, menyusul penyegelan sejumlah barang impor di Gudang PT Pelindo Selatpanjang.
 
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, H Sunaryo, yang turut bersama Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, meninjau penyegelan puluhan ton barang impor oleh tim gabungan BPOM, Polri dan Kejaksaan di Selatpanjang, Jumat kemarin.
 
Menurut Sunaryo, setiap instansi memiliki wilayah dan tanggungjawabnya masing-masing. DPRD Provinsi Riau akan mencoba memfasilitasi masalah itu dengan mengundang semua pihak terkait untuk mendudukkan masalahnya.
 
"Intinya apa yang dibuat di lapangan tidak meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan bisa mencari nafkah seperti biasa, mudah-mudahan dalam minggu depan akan kita solidkan," ujar politisi PAN ini.
 
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena Pemerintah Daerah akan menjamin stok kebutuhan masyarakat mulai saat ini hingga bulan puasa nanti tersedia dengan jumlah cukup dan harga yang terjangkau.
 
"Jadi dengan adanya sidak dari Balai POM Pekanbaru ini membuat masyarakat Meranti menjadi resah. Saya menghimbau tetap tenang karena semua tetap diatur Pemerintah Daerah untuk mencukupinya," ujar Bupati Irwan.
 
Bupati menjelaskan, barang yang masuk dari Sumatera dan Jawa disamping jumlahnya terbatas harganya juga mahal. Apalagi dengan kondisi masyarakat Kepulauan Meranti yang sedang menghadapi tekanan ekonomi saat ini.
 
Di Kepulauan Meranti sendiri, kata Bupati Irwan, sejak ratusan tahun yang lalu telah menjadi daerah persinggahan perdagangan lintas batas, dimana banyak barang dari luar negeri khususnya negara tetangga malaysia yang beredar di daerah ini.
 
"Ini merupakan kebudayaan di Meranti, saya fikir Pemerintah tentu punya kebijakan tersendiri untuk melindungi masyarakat dengan kualitas yang terjamin dan harga yang terjangkau," jelasnya. (R06/Mc)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index