KPU Gelar Roadshow Jelang Pilgubri 2018

HM Harris: Masih Ada Warga Tak Masuk DPT, Mereka Warga Indonesia Juga

HM Harris: Masih Ada Warga Tak Masuk DPT, Mereka Warga Indonesia Juga
KPU Riau saat menggelar roadshow di Pelalawan
PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengharap KPU Provinsi Riau untuk kembali melakukan pendataan penduduk guna menghadapi Pilgubri 2018. 
 
Sejauh ini masih ada warga mengeluh karena namanya tidak masuk DPT dan selanjutnya tidak dapat memberikan hak suaranya.
 
Hal ini disampaikan Bupati Pelalawan HM Harris didampingi Wakil Bupati H Zardewan saat menerima rombongan Komisioner KPU Provinsi Riau diruang rapat utama kantor bupati, Rabu 22 Maret 2017.
 
"Saya harap Komisioner KPU Provinsi Riau dan Komisioner KPU Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pendataan penduduk, alasanya hanya satu, dimana masih banyak warga kita yang tidak terdaftar sebagai pemilih (DPT) dan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Jadi kedepan ini harus dimaksimalkan," ucap HM Harris
 
Di samping bicara terkait hak pilih, bupati juga membicarakan hak pilih masyarakat yang berdomisili di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) yang menurut data warga disana tidak memiliki identitas diri.
 
"Ya, warga di TNTN kondisi gitu, kita tentu berharap warga tersebut dapat menyalurkan pilihnya, sama dengan warga lain, bukankah mereka warga bangsa Indonesia," ujarnya.
 
Masih ditempat yang sama Abdul Hamid, Komisioner KPU Provinsi. Riau kepada media ini mengatakan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Pelalawan merupakan dalam rangka kegiatan road show KPU Provinsi Riau ke12 Kab/Kota se Provinsi Riau.
 
"Ya, kita roadshow Riau 12 Kab/Kota. Kegiatan ini guna menyonsong helatan Pilgubri 2018 nanti, yang tahapan nya akan dimulai Oktober nanti," imbuhnya.
 
Tentunya dari roadshow ini, pihak KPU juga menitipkan amanah kepada pemerintah kabupaten/kota agar mensosialisasikan tahapan pilgubri.
 
"Ya, sukses pilgubri erat kaitanya dengan partispasi masyarakat. Untuk itu kita minta dukungan kepada pemerintah kab/kota agar turut mensosialisasikan pilgubri,"ucapnya, seraya menambahkan sukses pilgubri juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
 
Terkait masukan yang disampaikan HM Harris terkait DPT dan adanya warga yang tidak memiliki identitas seperti warga di TNTN, Abdul Hamid mengatakan ini menjadi persoalan kita bersama. 
 
"Persoalan adanya warga yang tidak masuk DPT, ini merupakan persoalan nasional, kita akan berusaha secara maksimal agar hak masyarakat tidak hilang, tentunya sepanjang tidak melanggar aturan,"ujarnya.
 
Lebih jauh disampaikan Abdul Hamid, terkait tahapan Pilgubri Riau sendiri, Insyaallah dimulai Oktober dan pendaftaran balon bulan Desember nanti.
 
"Insyaallah Oktober mulai tahapan Pilgubri, kita berharap jadwal ini tidak bergeser," katanya seraya mengatakan juga untuk DPT sendiri saat ini masih mengacu pada pilres lalu yakni 4.208.306.
 
Kemudian terkait syarat dukungan untuk maju sebagai kontestan pilgubri lanjutnya bedasarkan dukungan partai dan jalur perseorangan.
 
"Kalau syarat perorangan adalah jumlah DPT 4.206.308 X 8,5 persen atau 357.706 DPT dan jalur parpol atau jumlah kursi adalah menimal 13 kursi atau jumlah 65 kursi DPRD Provinsi X 20 Persen. Di Provinsi Riau hanya Partai Golkar dan partai lain harus berkoalisi. (R09)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index