PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Berdalih studi pertanahan, pejabat Pemko Pekanbaru ramai-ramai pergi ke Denpasar Bali," Jumat, 31 Maret 2017.
Ada pun para pejabat yang berangkat yaitu Pj Wako Pekanbaru, Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Drs H M Noer MBS SH MSi MH, dan Asisten I Drs H Azwan MSi.
Turut pula dalam rombongan di antaranya Kepala Bagian Umum Khambarialdy, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta beberapa camat seperti Camat Payung Sekaki Zarman Chandra, Camat Bukitraya Masykur Tarmizi, Camat Marpoyan Damai Fiora Helmi, dan Camat Pekanbaru Kota Nofendike Prakasa.
Namun hal itu dibantah oleh Pj Wako Edwar Sanger, ia menegaskan keberangkatan ke Denpasar Bali ini bertujuan untuk mencari format dan studi tentang pertanahan.
"Bukan ramai-ramai, itu kegiatan pertanahan, ini mencari format. Kebetulan Denpasar bagus, karena itu jadi rujukan," katanya seperti dimuat riaupos.
Dia membantah pula anggapan sebagian kalangan yang menilai kepergian tersebut sebagai pemborosan karena kondisi anggaran yang tahun ini minim namun rombongan yang berangkat cukup banyak.
"Tidak, saya pergi setelah menyerahkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ke Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Selain itu camat juga perwakilannya saja," sebutnya.
Sementara itu, Asisten I Drs Azwan yang juga merupakan Plt Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru menyebut, kedatangan Pj Wako ke Denpasar karena dia yang mengundang agar bisa melihat langsung kegiatan yang dilakukan.
"Dinas Pertanahan itu kan OPD baru, kita mencari bentuk," ucapnya.
Pekanbaru saat ini disebutnya belum mempunyai peraturan daerah (perda) ataupun peraturan walikota (perwako) tentang adminsitrasi pertanahan.
"Lalu ada masalah krusial, Camat, RT, RW dan Lurah sekarang kan sementara waktu tidak mengeluarkan surat yang berhubungan dengan atas hak tanah karena banyak masalah. Sementara urusan ini awalnya kan di RT, RW, Camat, itu jadi dasar," jelasnya.
Untuk mencari format yang layak, Pemko Pekanbaru membentuk beberapa tim yang dikirim ke beberapa daerah. Yakni, Bogor, Balikpapan dan Denpasar.
"Kami coba untuk mencari pembanding. Kami sudah kirim kemarin tim ke Balikpapan, disana ada perda izin membuka tanah negara. Kemudian di Bogor juga kami kirim tim bagaimana registrasi pertanahan disana, semua kawasan pertanahan di bogor sudah jelas registrasinya. Kami Pekanbaru belum ada, belum tertib adminsitrasi pertanahannya. Berikutnya menyangkut masalah KT (konsolidsi tanah) ini ke Denpasar Bali," ungkapnya.
Denpasar menjadi pilihan sebut Azwan merupakan hasil rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Mereka menyebut di Denpasar yang baik, mereka sudah lima kali KT sukses," imbuhnya.
Di Pekanbaru, KT diterapkan pada pembebasan lahan jalan lingkar kota, ini sampai sekarnag belum tuntas dan masih menemui ganjalan.
"Disana (Denpasar) perkantoran melalui KT, kita coba pelajari itu agar nanti bisa jadi OPD yang bisa mengkonsolidsikan semua. Pak Pj kesini kita yang undang," ujarnya.
Kunjungan ke Denpasar sebut Azwan hanya berlangsung sehari. Sabtu (1/4) seluruh rombongan kembali bergeser ke Pekanbaru. "Besok (hari ini, red) pulang. Hari ini (kemarin) setelah pertemuan kita tinjauan ke lapangan," jelasnya.
Tahapan setelah kembali dari Denpasar disebut Asisten I pihaknya akan menggelar Focus Group Discussion (FGD).
"Ini melibatkan seluruh stakeholder, kita kemudian susun perda dan perwako tentang pengelolaan pertanahan. Selama ini pertanahan di Pekanbaru kan hanya diurus bagian pemerintahan di sub bagian agraria," tutupnya. (R05/Rpg)
Listrik Indonesia
