PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Perlakuan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan membatalkan Rencana Kerja Usaha (RKU) Hutan Tanaman Industri PT RAPP sebuah kejutan besar.
Di tengah sulitnya membangun perekonomian, kementerian yang dipimpin oleh Mantan Sekjen Depdagri, Siti Nurbaya ini membuat kebijakan kontroversial dengan menghentikan hampir setengah dari aktivitas perusahaan yang berkantor di Kota Pangkalan Kerinci, Pelalawan itu.
Bukan hanya Pelalawan yang akan bangkrut, namun juga Riau secara keseluruhan. Dengan total pekerja di areal usahanya yang berkisar 90.000 orang itu, RAPP bukanlah sebuah aset kecil, namun menjadi salah satu ruh dari geliat perekonomian di Provinsi Riau.
Bayangkan Kota Pangkalan Kerinci dengan kesuraman yang diberikan pemerintah melalui pembatalan RKU perusahaan. Artinya, perekonomian daerah Pelalawan pun terancam lumpuh.
Pekerja diberhentikan, tidak ada daya beli dan terjadi kemiskinan besar-besaran terhadap kota-kota di sekitar areal konsesi perusahaan lainnya.
Pertanyaannya, mengapa pemerintah sanggup membuat keputusan yang tragis ini di tengah sulitnya pemerintahan Presiden Joko Widodo membangun kepercayaan publik internasional untuk berinvestasi di dalam negeri.
Direktur Korporasi RAPP, Agung Laksamana dalam penjelasannya kepada wartawan di Jakarta menegaskan, pihak RAPP mematuhi SK Menteri LHK tersebut, namun berharap didahulukan penyelesaian land swap (lahan usaha pengganti) secara bertahap, dengan kondisi clean and clear secara layak teknis dan ekonomis di sekitar lokasi industri, sebelum areal tanaman pokok dijadikan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut.
Agung menambahkan, PT RAPP telah berinvestasi Rp85 triliun. Saat ini RAPP sedang membangun hilirisasi industri pulp (downstream) yang menghasilkan kertas dan rayon bahan baku tekstil, dengan investasi mencapai Rp15 triliun.
''Total investasi hulu hingga hilir mencapai Rp100 triliun,'' ucapnya.
Sambung Agung, PT RAPP berorientasi ekspor menghasilkan devisa kepada negara sekitar USD 1,5 miliar atau setara Rp20 triliun per tahun.
''Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No 620 Tahun 2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri, PT RAPP termasuk salah satu obyek vital nasional, karena memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara, baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,'' beber Agung.
Mengingat kontribusi RAPP yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Agung yakin bahwa pemerintah akan memberikan jalan keluar terbaik atas masalah yang kini menerpa RAPP. ''Kami percaya, pemerintah akan memberikan solusi terbaik perihal kondisi ini,'' ujarnya.(R04)
