PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Jika tidak ada perubahan, rencananya Senin besok (23/10), puluhan ribu massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Riau.
Aksi massa ini terkait dengan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerbitkan SK Menteri LHK tentang pembatalan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010 -2019.
Rencananya, massa yang akan dikerahkan berasal dari 12 kabupaten dan kota di Riau dengan titik kumpul di kantor Gubernur Riau.
Dalam unjuk rasa nanti, Ketua SPSI Riau Nursal Tanjung menyebut setidaknya ada dua poin tuntutan yang akan disampaikan.
Pertama, massa meminta kepada Gubernur Riau dan ketua DPRD Riau agar pemerintah memberikan jaminan serta perlindungan bagi pekerja/buruh di Industri Kehutanan dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kedua, massa juga meminta kepada Gubernur Riau dan ketua DPRD Riau agar Menteri LHK No: Sk.SK.5322/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 dan memberlakukan kembali SK No:.173/VI-DPHT/2010 dan SK.93/VI-BUHT/2013 agar operasional hutan tamanan isdtri PT RAPP bisa berjalan kembali.
Guna memberikan pengamanan, massa dari daerah akan dikawal langsung oleh aparat kepolisian dari Polda Riau.
Bahkan untuk melakukan pengamanan massa, Kabid Humas Polda Riau, Guntur Aryo Tejo mengatakan sebanyak 1707 TNI dan Satpol PP Provinsi Riau, 160 Dishub, total ada 2027 anggota PAM siap mengamankan aksi tersebut.
Adapun yang menjadi sasaran adalah Kantor Gubernur dan DPRD dan DLHK, "Untuk Kantor Gubernur, Pam sebanyak 979 personil, dan untuk Pam DPRD Riau 436 personil, untuk Pam Kantor DLHK sebanyak 100 personil, Personil cadangan Brimob 200 personil," katanya.
Sementara itu, guna mengatasi kemacetan, polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas. (R03/Bpc)
Listrik Indonesia
