PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Gubernur Riau non aktif H. Annas Maamun diminta segera menyatakan pengunduran diri dari jabatan karena tak mampu lagi untuk menjalankan roda pemerintahan akibat kasus hukum yang tengah dihadapi.
Hal ini penting, agar penetapan Gubernur Riau definitif dapat diproses cepat oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Saat ini banyak pekerjaan rumah yang terhambat akibat gubernur kita dipimpin oleh pelaksana tugas. Karena keterbatasan wewenang yang dimiliki, banyak keputusan sulit dilakukan. Oleh karena itu, harus ada langkah segera ditetapkan gubernur definitif, agar pemerintahan Riau dapat berjalan normal," sampai Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu, Ir. Robert Hendriko didampingi Sekretaris Umum Bosran Efendi Koto di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Senin (16/11).
Robert mengatakan, akibat krisis kepemimpinan saat ini, Riau seperti anak ayam kehilangan induk karena kendali pemerintahan berjalan tersendat-sendat. Sementara DPRD Riau selaku pengawas juga terlalu lemah dan lamban dalam merespon kondisi tersebut.
"DPRD Riau juga kami minta jangan hanya duduk diam dengan persoalan ini. Bagaimana mendorong dan melakukan upaya komunikasi ke Kemendagri untuk segera menetapkan H. Arsyadjuliandi Rachman sebagai gubernur definitif," sambungnya.
Forum LSM Riau Bersatu, lanjut dosen di Universitas Lancang Kuning ini, merasa punya tanggungjawab moral atas keberlangsungan kemajuan pembangunan Riau kedepan.
Terlebih sebelum pasangan Gubernur Anas Maamun-Arsyadjulinadi Rachman dilantik, telah ditandatangani kesepakatan dengan Anas Maamun pada 23 Oktober 2015.
Adapun butir kesepakatan diantaranya mendorong proses pemerintahan bersih dan mensejahterakan masyarakat Riau yang utuh. "Kami akan selalu mengawal hingga pemerintahan periode yang dilanjutkan Bapak Arsyadjuliandi Rachman ini berakhir nantinya," tutup dia lagi. (GR/R02)
Listrik Indonesia
