PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemerintah provinsi Riau dan DPRD menganggarkan dana alokasi desa sebesar Rp100 juta per desa pada APBD 2018.
Dana tersebut rentan untuk dipolitisasi menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 yang akan datang.
Terkait hal tersebut, mantan anggota Banggar APBD Riau, Aherson membenarkan. Dia tidask menampik hal tersebut. namun, secara ketentuan, kebijakan untuk mengalokasikan dana desa tersebut dibenarkan oleh Undang- Undang.
''Ya, bisa saja, seperti itu (dipolitisasi,red) untuk kepentingan Pilkada. Tapi, tak ada pula yang bisa menyalahkan bila pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut, karena dibenarkan secara Undang-Undang,'' kata Aherson.
''Lah, coba, wong Pak Jokowi saja, melalui pemerintah pusat juga mengalokasikan dana desa. Kalau Gubernur mau buat juga kan tidak bisa dilarang. Makanya, sama-0sama diawasilah dalam pelaksanaannya,'' kata dia.
Dana Desa sendiri merupakan program perdana yang dilaksanakan oleh Pemprov Riau. Sejauh ini, DPRD sendiri belum mendapatkan gambaran seputar petunjuk teknis dari penggaunaan dana desa tersebut.
''Ya, belum, kita juga masih tunggu jugnisnya dari SKPD terkait. Kita harapkan juknisnya tegas dan jelas, jadi tidak menjadi sandungan ke depan dalam pelaksanaannya,'' kata Aherson.
Pengesahan dana desa sendiri menjadi salah satu item terakhir yang dibahas oleh Pemprov Riau di Banggar DPRD sebelum pengesahan APBD 2018.
Besaran dana desa sendiri sebelumnya sempat disuasarakn oleh anggota Banggar, Husaimi Hamidy sebesar Rp50 juta per desa.
Namun saat itu, Husaimi mengungkapkan kalau hanya sebesar Rp50 juta, sebaiknya tak usah dilaksanakan, karena tidak banyak manfaatnya dan cenderung disalahgunakan karena, tidak didukung juknis yang pasti.
''Ya, uang Rp50 juta bisa buat apa, kan gak jelas juga. Saya usulnya Rp500 jutalah, biar nampak bentunya apa. Kalau Rp50 juta, nanti habis untuk administrasi saja, salah, jadi lebih baik tidak dilaksanakan,'' kata dia.(R04)
Listrik Indonesia
