TEMBILAHAN (RIAUSKY.COM) - DPRD Inhil melalui Fraksi Partai Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak serius menggarap sektor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Negeri Seribu Parit ini.
Dasranya, rendahnya alokasi dana yang dianggarkan dalam Rancangan APBD Inhil 2018 yang telah diserahkan Pemkab ke DPRD Inhil pada 20 November lalu.
"Berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat, fraksi kami menilai Pemkab belum terlihat keseriusannya terutama dalam rehabilitasi kebun-kebun kelapa masyarakat," ujar Juru Bicara F-GBAK, Sumardi saat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Inhil, Senin (20/11/2017) malam.
Tidak hanya itu, terkait ketahanan pangan, dikatakan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemkab Inhil belum efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) terkait alih fungsi lahan.
"Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan stabilisasi dalam pengelolaan hasil-hasil pasca panen juga belum terselenggara dengan baik, tentunya hal ini bisa jadi perhatian," lanjutnya. (R11/Advertorial)
Listrik Indonesia
