JAKARTA (RIAUSKY.COM)– Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sah memimpin tongkat komando Tentara Republik Indonesia (TNI). Dia akan menggantikan Jendral TNI Gatot Nurmantyo yang segera memasuki masa pensiun.
Kepastian itu setelah Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengumumkan Hadi Tjahjanto disetujui menjadi Panglima TNI menggantikan Gatot.
Keputusan tersebut diambil setelah Hadi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di komisi yang membidangi pertahanan tersebut.
“Setelah melaksanakan uji kemampuan dan kepatutan, Komisi I memberikan persetujuan terhadap Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI,” kata Abdul, usai melangsungkan rapat di Komplek Parlemen Senayan Rabu (6/12/2017).
Usai pernyataan tersebut, sontak puluhan personil TNI Angkatan Udara yang menemani Hadi langsung bersorak.
Selanjutnya, Hadi yang meninggalkan ruang rapat Komisi I DPR pun langsung diarak oleh para personelnya dan diangkat menuju mobilnya yang sudah menunggu di halaman gedung dewan.
Sebagai tindak lanjut keputusan uji kelayakan dan kepatutan itu, kata Kharis, pihaknya akan secepatnya mengirim surat ke pimpanan DPR.
Selanjutnya, agar bisa digelar rapat Badam Musyawarah yang disambung dengan rapat paripurna pengesahan.
Karena itu, Kharis pun berharap agar proses panjang itu bisa secepatnya dilakukan.
“Semakin cepat, semakin baik,” tegasnya.
Untuk diketahui, Hadi yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR pagi tadi diantar langsung oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Selain itu, Hadi diantara juga oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Mulyono.
Dalam proses tersebut, Hadi menjalani uji kemampuan dan kepatutan selama tak kurang dari tujuh jam lamanya.
Dengan keputusan ini, banyak kalangan menilai keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Hadi adalah sebuah keputusan yang tepat.
Sebab, sesuai dengan urutan rotasi, setelah sebelumnya dua kali Angkatan Darat yang diangkat menjadi panglima.
Kali terakhir Angkatan Udara mengemban jabatan panglima yakni Marsekal Djoko Suyanto di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 Februari 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.(R02/pojoksatu)
Listrik Indonesia
.jpg)
