JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melihat penuh muatan politik pada pergantian posisi Panglima TNI. Alasannya, masa jabatan Panglima TNI saat ini masih sekitar tiga bulan lagi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Pouyono mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diketahui habis masa jabatnya pada Maret 2018 nanti.
Tapi saat ini sudah diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menunjuk Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Maresekal Hadi Tjahjanto.
"Artinya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan jadi jendral bintang empat tanpa jabatan. Jika bulan ini terjadi pergantian panglima TNI," ujar Arief dalam keterangan tertulis seperti dimuat JawaPos.com, Rabu (6/12).
Kemudian keanehan lainnya, kata Arief, adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga telah melihat dan membaca beberapa hasil lembaga survei terkait tokoh-tokoh, yang punya potensi maju sebagai capres 2019. Dalam sebuah survei nama Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga selalu muncul.
"Sehingga Gatot mulai diperhitungkan oleh masyarakat untuk menjadi pesaing Jokowi dalam Pilpres 2019," katanya.
Oleh sebab itu, ketimbang menjadi ancaman di Pilpres 2019, kata dia, Jokowi memainkan perannya sebagai kepala negara, dengan mengakhiri Gatot dari jabatannya sebagai Panglima TNI.
"Kalau menurut saya dari pada Gatot nanti jadi duri dalam sekam bagi Jokowi, maka strategi tumpas kelor dilakukan oleh Jokowi terhadap Gatot Nurmantyo," ungkapnya
"Dengan demikian, saat ini Gatot Nurmantyo menjadi korban syahwat politik Jokowi yang ingin kembali berkuasa pada Pilpres 2019 nanti," tambahnya.
Dia berpesan kepada Jokowi, bahwa saat ini rakyat Indonesia sudah cerdas dalam menilai kinerja pemerintahan Jokowi. Itu yang akan menjadi nilai bagi masyarakat untuk memilih atau tidak memilih Jokowi di 2019 nanti.
Sekadar informasi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan pensiun dari karir militernya pada Maret 2018 nanti. Saat ini pun surat pergantian Gatot juga sudah diajukan oleh Presiden Jokowi dengan menunjuk KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (*)
Listrik Indonesia
