BANGKINANG (RIAUSKY.COM) - Sejumlah staf Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar mencurahkan isi hati kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, Senin (11/12/2017). Mereka berharap agar insentif mereka selama enam bulan dibayarkan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Ternyata staf di BNK Kampar yang tak mau namanya disebutkan ini telah mengadukan masalah ini sebanyak empat kali ke DPRD Kampar.
Mereka sangat berharap ada solusi untuk kepastian hak mereka karena meskipun mereka tak menerima honor selama enam bulan terakhir namun mereka tetap aktif bekerja termasuk dalam melayani kebutuhan rehabilitasi korban kecanduan narkoba.
Adapun jumlah insentif staf di BNK Kampar ini bervariasi dari Rp 1,4 juta hingga Rp 1,5 juta perbulan. Jumlah keseluruhan yang tidak menerima honor selama enam bulan terakhir cukup banyak yakni 50 orang.
Diantara mereka menyebutkan bahwa mereka telah berperan banyak di masyarakat terutama dalam menangani pasien rehabilitasi narkoba, penyuluhan narkoba dan kegiatan lain dalam upaya penyelamatan anak bangsa.
Menanggapi keluhan staf BNK Kampar, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri mengaku telah mendapatkan pengaduan dari staf BNK sebanyak empat kali.
Belum dibayarkannya honor atau insentif staf BNK ini juga terkait perubahan organisasi BNK dari Badan Narkotika Kabupaten menjadi Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK).
"Masih menunggu surat penyesuaian BNNK. Honornya tetap dibayarkan karena telah dianggarkan tetapi menunggu penyesuaian. Makanya masih menunggu penyesuaian," terang Fikri kepada beberapa staf BNK Kampar di ruang kerjanya di lantai dua gedung DPRD Kabupaten Kampar seperti dimuat Suara Kampar.
Menurut pria yang akrab disapa Ongah ini, tidak mungkin orang yang bekerja tetapi honornya tidak dibayarkan. Oleh sebab itu ia berusaha untuk mencari solusi mengenai hal ini.
Kepada beberapa orang yang datang mengadukan nasibnya ini Ongah juga menyampaikan bahwa kedatangan staf BNK ini momennya sangat tepat karena pada Senin (11/12/2017) sore dirinya dan pimpinan DPRD Kampar lainnya akan ikut dalam evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun 2018 di kantor Gubernur Riau.
"Insya Allah akan dibayarkan pada tahun 2018," ucap Ongah. (R10)
Listrik Indonesia
.jpeg)
