JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi Riau memberikan dana bantuan untuk Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebesar Rp 3 miliar. Mendagri didesak untuk membatalkan alokasi dana bansos tersebut.
"Dana bansos itu masuk dalam APBD perubahan yang saat ini masih direvisi di Kemendagri dan masih ada waktu luang untuk membatalkan dana tersebut," kata Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Usman dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (20/10/2015).
Masih menurut Usman, pihaknya kini menggalang petisi agar Mendagri tidak mengabulkan bansos Pemprov Riau Rp 3 miliar untuk Kongres HMI tersebut. Pemberian dana Bansos ditengarai sebagai bentuk deal politik antara pemerintah dengan HMI.
"Dana Bansos itu belum diterima panitia HMI, karena APBD P Riau masih dalam revisi di Kemendagri. Makanya kita desak sebelum disahkan, Mendagri untuk membatalkannya," kata Usman yang juga alumni pengurus HMI MPO Cabang Pekanbaru itu.
Usman juga menyebutkan, dana bantuan Rp 3 miliar yang akan diterima panitia, diduga juga tidak utuh. Karena bukan tidak mungkin, adanya deal HMI dengan pihak DPRD Riau yang telah menyetujui anggaran tersebut. Termasuk juga oknum-oknum di Pemprov Riau.
"Kita menduga jika dana itu nantinya cair, pasti tidak utuh diterima panitia. Pasti ada potongan dari oknum DPRD Riau juga oknum Pemprov Riau," kata Usman.
Deal politik antara HMI dan Pemprov Riau, kata Usman, sudah terlihat sejak adanya kebakaran lahan yang menimbulkan asap pekat. Kondisi Riau dikepung asap, selama ini HMI tidak pernah melakukan kritikan pedas terhadap Pemprov Riau.
"Sekarang terjawab sudah, mengapa HMI soal asap tidak getol memprotes ke Pemprov Riau. Ternyata mereka punya agenda meminta bantuan dana untuk kongres," kata Usman.
Selain dana Bansos dari Pemprov Riau Rp 3 miliar, panitia Kongres HMI juga mengklaim menerima bantuan Rp 4 miliar dari pihak perusahaan swasta ditambah bantuan alumni HMI.
"Beranikah panitia transparan dari perusahaan mana saja mereka menerima bantuan untuk kongres?. Jangan-jangan ada perusahaan yang melakukan pembakaran lahan," sindir Usman.
Masih menurut Usman, dana bantuan untuk Pemprov Riau untuk kongres HMI Rp 3 miliar dinilai jauh lebih besar ketimbang alokasi dana untuk pencegahan kebakaran lahan. Data yang dihimpu FITRA, dalam anggaran APBD hanya ada Rp 1,4 miliar untuk dana pencegahan kebakaran.
"Inikan aneh, untuk pencegahan kebakaran hanya disediakan Rp 1,4 miliar yang dibagi-bagikan ke kabupaten yang ada kebakaran lahan. Tapi untuk kongres HMI bisa digelontorkan Rp 3 miliar. Masak lebih penting kongres ketimbang pencegahan kebakaran lahan," kata Usman.
Usman juga khawatir, organisasi HMI mengelola keuangan sampai miliran rupiah. Padahal selama ini, diperkirakan HMI hanya mengelola keuangan organisasi paling banyak Rp 100 juta dalam setahun.
"Kami khawatir mahasiswa tidak mampu mengelola keuangan sebegitu banyak yang pada akhirnya tak bisa dipertanggungjawabkan. HMI sudah kayak organisasi preman saja," kata Usman.
Ketua Panitia Kongres HMI, Fat Haryanto membantah bila pihaknya dinilai tidak independen lagi karena akan menerima dana hibah serta dari pihak perusahaan swasta.
"Kami tidak akan terpengaruh atas bantuan dari Pemprov Riau Rp 3 miliar ditambah pihak perusahaan dan alumni Rp 4 miliar. Independensi kita tetap jalan," kata Haryanto.
Kongres HMI ini akan dilaksanakan 22 sampai 26 Nopember 2015 berada di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan Pekanbaru. Ada ada 2.000 anggota HMI seluruh Indonesia akan hadir. Ditambah lagi sekitar 5.000 simpatisan HMI termasuk alumni yang akan hadir. Acara ini akan dibuka Wapres Jusuf Kalla. (DTC/R03)
Listrik Indonesia
