PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Sumber pendapatan yang belum tercapai, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mau pun karena masih tertahannya transper pusat untuk daerah, mau tak mau langkah rasionalisasi anggaran pun harus kembali dilakukan.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Kamis (22/3/18) kemarin.
Rasionalisasi dilakukan, untuk menutup sumber pendapatan belum tercapai yang besarannya mencapai ratusan miliar.
"Inikan suatu tak mungkin dihindari. Tapi memang untuk meutuskannya harus ada pembicaraan bersama dulu antara Pemprov dan DPRD Riau," kata Sekdaprov yang juga mantan Kadisperindag Kota Batam.
Menurutnya, perkiraan sementara, tahun ini akan ada sekitar Rp1 triliun anggaran belanja yang ada dipos-pos instansi pemerintahan akan kembali dirasionlisasi. Jumlah angka perkiraan ini memang tidak sebesar tahun lalu yang besarannya mencapai Rp1,5 triliun.
"Sesuai dengan kurangan itulah, namun untuk memutuskannya, harus bersama-sama dewan dulu," ujar Hijazi.
Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten kota diantaranya, merupakan program kebijakan yang kemungkinan akan terkena imbas rasionalisasi. Karena, Bankeu sendiri sifatnya bukan suatu kewajiban, tapi hanya sunat.
Begitu juga kegiatan-kegiatan diinstansi yang dipandang perlu dilakukan penundaan. Namun apa saja contohnya, Hijazi ju mengatakan masih perlu membahasnya bersama-sama pihak terkait.
"Bisa saja Bankeu, mana yang dianggap kurang berkenaan bisa saja. Bankeu itukan bukan wajib, tapi sifatnya sunat," ungkap Hijazi. (R07/Mcr)
Listrik Indonesia
