Bupati Meranti Ikut Rakor Pengembangan Komoditi Kelapa di Jakarta

Jumat,01 Juni 2018 | 13:50:54 WIB
Bupati Meranti Ikut Rakor Pengembangan Komoditi Kelapa di Jakarta
Ket Foto :

JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, berkomitmen untuk mengembangkan potensi perkebunan masyarakat di daerah, selain Sagu, komoditi Kelapa turut menjadi perhatian.

Hal itu dikemukakan Bupati Kepulauan Meranti, Drs. Irwan M.Si, dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, Kamis malam 31 Mei 2018.

Dalam rapat koordinasi tentang pengembangan komoditas kelapa itu, dibahas soal Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK), dengan tujuan mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia baik Nasional maupun Internasional, melalui peningkatan produktifitas dan kualitas, apalagi salah satu buah hasil perkebunan tropis itu telah diakui dan diekspor ke manca negara seperti Amerika Serikat, RRC serta negara tetangga Malaysia dan Singapura.

KOPEK sendiri merupakan koalisi yang beranggotakan Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa, diantaranya, Kepulauan Meranti, Sigibiromaru, Indragiri Hilir, Kulonprogo, Lingga, Buol, Tanjung Jabung Timur, Gorontalo, Agam, Lampung Selatan serta lainnya.

Bupati Kepulauan Meranti turut menyampaikan masukan terkait permasalahan kelapa khususnya di Kepulauan Meranti, menurutnya jika bicara kelapa bukan hanya soal Replanting atau Bibit saja, lebih dari itu pemerintah juga harus berfikir bagaimana cara meningkatkan pendapatan petani kelapa.

Seperti diketahui Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk salah satu daerah penghasil kelapa dengan luas perkebunan mencapai 31.653 hektar.

"Harapan kita potensi perkebunan yang semuanya milik masyarakat itu, dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonominya," ungkap Bupati Irwan.

Irwan juga menjelaskan, bahwa pengelolaan perkebunan kelapa yang ada di Meranti sudah dilakukan pola tupang sari, dimana pada lahan itu masyarakat turut mengembangkan perkebunan Kopi Liberika yang menjadi andalan disamping peternakan Sapi.

Diakui Bupati, berdasarkan hasil diskusi dengan petani baru baru ini, mereka mengeluhkan tidak stabilnya harga komoditi kelapa yang sebelumnya mencapai 1.500 sampai 1.600 rupiah perbutir, kini hanya berkisar 700 rupiah perbutir yang didalamnya termasuk upah angkut.

"Jadi untuk perbutir kelapa petani hanya mendapat bersih 500 rupiah," aku Bupati.

Disitulah menurut Bupati perlu kehadiran pemerintah untuk mencari solusi yang tepat dalam rangka mengangkat taraf ekonomi masyarakat, seperti membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat khususnya petani kelapa, apakah melalui Kementerian Perdagangan atau Kementerian terkait lainnya.

Sementara itu Ketua KOPEK, Bupati Gorontalo Nelson Pomalinggo, dalam pertemuan itu mengungkapkan, sejak terbentuk wadah ini, pihaknya selalu melakukan konsolidasi dan kegiatan dalam rangka mengembalikan kejayaan kelapa.Di Indonesia daerah penghasil kelapa terdiri dari 248 Kabupaten dengan luas perkebunan mencapai 3.6 juta hektar dan ini merupakan yang terluas di dunia.

Selanjutnya Bupati Gorontalo ini menyampaikan Kelapa adalah komoditi tertua di Indonesia yang 98 persennya merupakan milik petani, namun kurang mendapat perhatian pemerintah, hal itu berbanding terbalik dengan kelapa sawit yang 98 persen adalah milik perusahaan swasta.

Untuk itu KOPEK memiliki cita cita yang akan dilaksanakan dalam program strategisnya, yakni melakukan replanting 5 juta hektar dalam 5 sampai 10 tahun kedepan, pengembangan irigasi agar air asin tidak masuk, dikeluarkannya regulasi yang mengatur harga kelapa dari Kementerian terkait, regulasi perkebunan kelapa di wilayah HTI, serta pajak ekspor butiran kelapa untuk daerah.Ketua KOPEK juga mengungkapkan kelemahan sistem di Indonesia saat ini yang belum mengatur otoritas pengembangan kelapa seperti yang telah diterapkan di India.

"Besar harapan kami sebagai daerah penghasil kelapa mohon bantuan Bapak Menko Perekonomian, untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Perindag, Agraria, Pertanian untuk membicarakan perihal izin," usulnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, setelah mendengarkan semua permasalah kelapa yang diutarakan oleh para Kepala Daerah mengungkapkan. Perkebunan Kelapa yang 98 persennya merupakan milik petani akan mengalami kesulitan dalam pengembangannya terutama dalam hal penyediaan bibit berkualitas.

Selain itu para petani kelapa juga kesulitan menyediakan infrastruktur pendukung sehingga penunggang gelap yang menguasai harga, begitu juga dengan tidak adanya industri hilir yang menyebabkan tidak adanya Added Value dari kelapa.

Masalah masalah itu diakui Menko Perekonomian telah menjadi catatan untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya dengan melibatkan Kementerian Teknis untuk menuntaskannya.

"Pembangunan Kelapa mestinya juga didorong menurut cluster agar terkelola dari hulu hingga ke hilir, pertemuan ini sangat strategis, kedepan kita akan menggelarnya bersama KOPEK dua minggu sekali," tutup Menko Perekonomian. (R16/Mcr)


FOLLOW Twitter @riausky dan LIKE Halaman Facebook: RiauSky.Com



 
Cetak Akses RiauSky.Com Via Mobile m.riausky.com
Loading...
#Kepulauan Meranti Index »
Tulis Komentar Index »
Loading...
IKLAN BARIS