PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Saat Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing) bersama Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) seperti Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pendidikan (Disdik) serta pihak kontraktor PT Rimbo Peraduan, Senin (28/12) DPRD dikejutkan dengan laporan kas daerah yang kosong.
“Kegiatan di rekanan 100 persen sudah selesai semuanya di bulan Desember ini. Tapi Dinas PU, bina marga dan Disdik, tidak bisa melakukan proses pencairan karena dana di kas daerah kosong. Loh, ini ada apa, karena ini jarang terjadi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel SH, saat ditemui usai menggelar hearing bersama SKPD Komisi IV.
Dia meminta Pemko Pekanbaru menyikapi hal tersebut dan menjelaskan ke rekanan terutama SKPD yang ada. Sebab, sampai hari ini banyak leading sektor yang sudah menandatangani kontrak kerjasama tidak mendapat penjelasan apa-apa dari Pemko.
“Apa sebabnya kosong, apa dana perimbangan, dana alokasi khusus tak masuk, itu yang harus disosialisasikan. Bagaimanapun perputaran uang pemerintah mempengaruhi roda perekonomian,” terangnya.
Politisi dari Partai Golkar tersebut juga mengatakan bahwa dampak dari kas yang kosong jelas membuat rekanan yang sudah menandatangani kontrak dalam melaksanakan kegiatan tidak bisa melaksanakan pencairan.
“Mereka punya sumber daya yang harus dibayar dan digaji. Rekanan yang punya dana cukup bisa menalangi hal itu, tapi kata mereka kepastian belum ada. Ada keluhan di DPRD baik leading sektor dan rekanan, padahal administrasi sudah dilengkapi,” pungkasnya. (R04)
Listrik Indonesia
