PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Persoalan guru yang ada di Kota Pekanbaru, masih menjadi perhatian serius dari kalangan DPRD. Sebab, sampai saat ini ujung pangkal penyelesaian tidak jelas.
Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan (Disdik) dinilai tidak serius memperhatikan kesejahteraan para guru.
“Ada beberapa item persoalan guru yang sampai saat ini masih menggantung. Kami berharap di tahun ini semua persoalan guru harus secepatnya diselesaikan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM, Senin (4/1).
Dia mencontohkan, persoalan tersebut diantaranya menyangkut pemotongan dana sertifikasi bagi para guru. Dalam pemotongan yang dilakukan, ada dana sertifikasi yang tidak diberikan.
“Bayangkan saja, ada kepala sekolah yang berangkat keluar negeri, juga menerima sertifikasi tanpa ada pemotongan. Sementara guru yang mengajar dilakukan pemotongan walaupun dengan alasan yang kuat. Ini semacam ada diskriminasi,” terangnya.
Persoalan bagi guru kemudian terus bergulir. Dimana, soal pengangkatan guru honor komite yang menjadi honor Guru Tidak Tetap (GTT) sampai detik ini belum ada kejelasan sama sekali. Padahal, setiap tahunnya Disdik Pekanbaru memperpanjang Surat Keputusan (SK) bagi guru honor GTT.
“Artinya apa, disini jelas Disdik telah membuat kebijakan sendiri tetapi mengabaikan kebijakan yang lain. Dulu, kita sudah menganggarkan dana guru honor tersebut, tetapi Disdik tidak setuju,” paparnya.
Bahkan lanjutnya lagi, sampai saat ini faktor ini diduga muncul karena adanya indikasi Disdik tengah membuat aturan secara sepihak tanpa melibatkan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru sebagai mitranya.
“Disitu Disdik hanya menerima guru honor GTT yang PGSD, sementara kita tahu guru honor-honor lain mana mau memikirkan PGSD atau memikirkan yang lain. Mereka hanya fokus bagaimana bisa mengajar. Tentu harapan guru GTT menjadi pupus. Sarjana digaji dengan nilai Rp500 Ribu sampai Rp700 Ribu, hal ini memang tidak sebanding dengan pasukan kuning yang tidak sekolah gajinya UMK.” sebutnya.
Kemudian persoalan berlanjut dengan tidak dibayarnya biaya non sertifikasi tahun 2015, bahkan kabarnya sertifikasi itu dibayar hanya dua bulan. Jelas dengan aturan itu, dia melihat bahwa tidak ada kepedulian Disdik Pekanbaru bagi para guru yang ada di Kota Pekanbaru.
“Kami bahkan melihat persoalan guru sekarang ini banyak yang tertindas. Seperti jeruk makan jeruk. Kepala Disdik Pekanbaru jelas mendapat rapor merah. Jangan hanya melihat dari segi prestasi, jangan dilihat dari sisi visi-nya saja. Bagaimanapun kondisi guru, murid dan sekolah harus punya perhatikan lebih,” jelasnya.
Banyaknya persoalan itu, dia meminta Wali Kota (Wako) Pekanbaru segera melakukan evaluasi di tubuh Disdik kota Pekanbaru. Sebab, Disdik selalu tertutup dan tidak mau menerima saran dan masukan dari Komisi III.
“Walikota Pekanbaru harus objektif dalam menetapkan kepala Disdik Pekanbaru, kalau rasa-rasanya tidak memuaskan jangan dipertahankan, pilihlah pimpinan yang memahami dunia pendidikan. Sejauh ini kita menilai bahwa Disdik Pekanbaru jauh dibawah harapan kita,” tutupnya. (R04)
Listrik Indonesia
