PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Hj Desi Susanti SSos mengaku terkejut dengan adanya laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru bahwa kurang lebih 100 perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan kendaraan bermotor tidak melaporkan keberadaannya di Kota Pekanbaru.
Dari informasi yang ada di Disperindag, ada 3 perusahaan finance yang bermasalah dalam izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Bahkan, dari tiga perusahaan tersebut, ada 1 finance yang sudah habis masa berlakunya.
“Kalau izin mereka sudah habis, mereka (perusahaan finance) harus mengurus perizinannya. Apalagi kita mendengar TDP yang mereka miliki sudah bertahun-tahun habis masa berlakunya. Kalau masih beroperasi juga, jelas ilegal dan melanggar undang-undang,” kata Desi, kepada riausky.com, Rabu (6/1).
Sesuai dengan UU No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, kegagalan dalam memenuhi standar kegiatan perdagangan, akan menyebabkan pelaku usaha dikenakan sanksi administrasif berupa pencabutan izin.
“Kami apresiasi dengan kehadiran perusahaan finance di kota Pekanbaru, namun setiap segala ketentuan itu harus memenuhi standar perizinan yang berlaku. Apalagi kami mendengar perusahaan finance tersebut sudah didatangi oleh Disperindag agar secepatnya melakukan proses perizinannya, bila memang tidak bisa ditolerir lagi, sebaiknya kegiatan operasional harus dihentikan,” pintanya.
Sebagaimana diberitakan, Kabid Perdagangan, Disperindag Kota Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman mengumumkan bahwa terdapat 100 perusahaan pembiayaan (finance) di Pekanbaru tidak melaporkan keberadaanya.
Dari ratusan perusahaan pembiayaan itu, ada 3 yang tengah bermasalah. Bahkan kabarnya Disperindag sudah memberikan kelonggaran pengurusan kelengkapan izin untuk tiga finance berinisial C Finance, V Finance dan SMR Finance. Namun, hingga saat ini tidak ada inisiatif baik perusahaan dalam mengurus perizinannya. (R04)
Listrik Indonesia
