PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pengamat Perkotaan, Mardianto Manan mengatakan bahwa selama ini perizinan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) begitu mudahnya dikeluarkan tanpa memperhatikan kajian terhadap dampak yang akan terjadi. Salah satunya adalah kajian mengenai dampak suatu bangunan di wilayah perkotaan.
“Cara-cara tidak benar dibuat dalam proses perizinan selama ini. Praduga kita melihat kajian memang ada tapi asal kajian, amdal ada tapi yang keluar amdal kadal-kadalan,” kata Mardianto, kepada riausky.com, saat dikonfirmasi, Jum'at (8/1).
Dia mencontohkan bekas bangunan yang Telkom yang ada di Jalan Sudirman yang disulap menjadi restoran cepat saji Mc Donalds. Pemko begitu gampangnya mengeluarkan perizinan meskipun bangunan tersebut tidak memenuhi kriteria.
“Lokasinya berada di U-Turn (Belokan) tidak ada ruang parkir, space parkir dibiarkan merembes ke jalan sudirman. Padahal di UU No 29 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak memperbolehkan parkir di jalan nasional. Artinya apa? Pemko sengaja memelihara konflik kemacetan ditengah masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, keadaan Pekanbaru yang mulai kacau saat ini, selalu dibebankan kepada rakyat jelata sebagai pengguna jalan yang melewati lintasan tersebut.
“Harusnya kan Pemko melakukan kajian amdal lalin secara detail memperhatikan dampak lingkungan seperti limbah produksinya. Tapi ini tidak, kajiannya memang ada tapi sangat miskin dan dangkal,” cetusnya.
Dia menduga, bahwa selama ini proses perizinan yang dilakukan sebatas main tembak asal jadi saja. Bila dilihat faktanya, jalan sudirman saat ini sudah periodik dan sudah mulai jenuh kemacetannya.
“Posisinya (jalan sudirman) sama persis seperti di jalan harapan raya. Sumber pendapatan di Kota Pekanbaru adalah perdagangan dan jasa. Tapi cara mendapatkan PAD harus dilakukan dengan cara benar tidak mengganggu jalan umum, tidak menimbulkan kemacetan baru dan tidak menanam bibit konflik yang baru,” pungkasnya. (R04)
Listrik Indonesia
