DUMAI (RIAUSKY.COM) - Usai Pilkada Dumai beberapa waktu lalu, kini masyarakat kota ini dihebohkan dengan munculnya gerakan rebut dana bagi hasil (DBH) ekspor CPO dan migas sebesar Rp10 Triliun dari Pemerintah Pusat untuk khas daerah.
Rupanya, gerakan dan gagasan ini mendapat dukungan masyarakat Dumai dan juga kalangan DPRD Dumai. Gerakan ini digagas dalam rangka mensukseskan pembangunan bagi Kota Dumai dan kesejahteraan masyarakat.
Riski Kurniawan, mantan Ketua KNPI Dumai ini mengatakan, bahwa selama ini kontribusi pemerintah pusat kepada Kota Dumai sangat minim. Hal itu bisa dilihat dari kecilnya APBD 2016 sebesar Rp1,007 Triliun. Jumlah ini tidak sebanding dengan apa yang sudah dihasilkan daerah ini kepada Pemerintah Pusat.
"Kita sebagai masyarakat cukup prihatin dengan kondisi seperti ini. Sebagai daerah penyumbang DBH dari ekspor CPO dan Migas sangat sedikit mendapat perhatian pusat. Maka dari itu kami bersama masyarakat dan DPRD berjuang ke pusat merebut DBH yang setimpal," tegasnya seperti dimuat riauterkini, Sabtu (16/1).
Selain itu, pihaknya juga akan membentuk kongres akbar dengan nama Rebut DBH Demi Kemakmuran yang bertujuan untuk datang ke Pemerintah Pusat. Wacana ini sendiri menurutnya sudah lama digaungkan dan saat inilah waktu yang tetap untuk dilaksanakan dan diperjuangkan bersama masyarakat bersama elemen terkait. (R02)
Listrik Indonesia
