PEKANBARU(RIAUSKY.COM) - Inspektorat Riau mencatat beberapa kelalain yang terus berlangsung di lingkup Pemerintah Provinsi Riau. Walaupun tak memiliki jumlah ideal, Badan Inspektorat Riau tetap mampu bekerja secara maksimal.
Misalnya, Badan Inspektorat Riau menilai sampai sekarang masih ada beberapa SKPD Pemprov Riau yang bekerja asal-asalan dan tak memiliki kapasitas dibidang yang sedang dinaungi. Seperti, Pemerintah Provinsi Riau dinilai sangat tidak professional dalam mengelola asset daerah. Badan Inspektorat mengambil kesimpulan tersebut setelah melihat adanya permasalahan pengelolaan asset yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau.
“Sumber daya manusianya tidak ditempatkan ditempat yang sesuai. Sehingga tidak pas porsinya di sana (BPKAD, red). Dengan kata lain, SDM nya masih tidak professional,” tegas Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Evandes Fajri Ia mengatakan, sampai saat ini asset milik Riau tidak didata dan dikelola secara professional oleh staf BPKAD.
"Contohnya, dibagian barang ditempatkan orang-orang yang tidak sesuai. Sudah seperti tempat buangan saja,” katanya. Ia meminta, Pemerintah Provinsi Riau mampu menepatkan pegawai yang tau tugas dan memiliki kapasitas dibidangnya.
Apalagi dibagian asset yang merupakan SKPD vital dalam menjalankan roda pemerintahan. Tak hanya bagian BPKAD yang mendapat komentar pedas dari Inspektorat, Dinas Pertambangan dan Energi juga mendapat sorotan tajam. Tak hanya BPKAD, Dinas Pertambangan dan Energi Riau juga mendapat catatan dari Inspektorat, pasalnya bantuan dana hibah pengadaan barang yang tidak dijalankan .
Pasalnya, Kepala Distamben membatalkan dana tersebut karena menilai dana yang dialokasikan dianggap tidak sejalan dengan Peraturan Gubernur Riau pertengahan tahun lalu, tentang pengadaan hibah barang dan jasa. Inspektorat juga mencatat masalah lainnya di Instansi Pemprov Riau, diantaranya, kasus jembatan timbang di Dinas Perhubungan , Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Dengan temuan sebagian besar masalah pengeloaan dan perencanaan anggaran. (R03)
Listrik Indonesia
