PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemilihan Walikota (Pilwako) Pekanbaru masuk dalam Pilkada Serentak Jilid II yang bakal digelar Februari 2017, namun tahapan Pilwako Pekanbaru bakal dimulai Juni 2016.
Selain Pekanbaru, daerah di Riau yang bakal ikut yaitu Kabupaten Kampar. Bagi anda warga Pekanbaru maupun Kampar, siap-siap untuk menghadapi pesta demokrasi ini.
"Kalau tidak ada perubahan jadwal, Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak Februari 2017 mendatang. Sebagai penyelenggara, kami telah melakukan berbagai persiapan termasuk anggaran," kata Abdul Razak, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, Rabu (20/1).
Menurutnya, pihak KPU telah telah mengajukan anggaran sebesar Rp33 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru 2016 dan 2017 nanti.
Kabarnya, dari total Rp33 miliar yang dianggarkan tersebut, Rp17 miliar akan dicairkan tahun 2016. Anggaran ini akan digunakan untuk melakukan tahapan-tahapan pilkada. Sedangkan sisanya akan dicairkan pada tahun 2017 mendatang untuk pelaksanaan pilkada, terutama pada pemungutan suara.
Ditambahkannya, Pilwako Pekanbaru masuk dalam Pilkada Serentak Gelombang II. Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor I tahun 2014 tentang Pemilihan Kepada Daerah, pilkada serentak gelombang II akan dilaksanakan pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan priode jabatannya berakhir pada 2017.
Selain Pekanbaru, daerah di Riau yang bakal ikut yaitu Kabupaten Kampar. Hal tersebut, diakui Abdul Razak juga menjadi perhatian. Di mana sangat memungkinkan letak gografis kedua daerah yang berbatasan tersebut akan dimanfaatkan oknum untuk melakukan pemilihan ganda.
"Selain masalah sosialisasi, kami terus berkordinasi dengan Pemkab Kampar untuk membahas pemilihan yang berada di daerah perbatasan kedua wilayah. Karena rawan terjadi pemilih ganda," jelasnya.
Memang diakuinya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara mengalami penurunan. Dia menilai sosialisasi yang dilakukan pemerintah atau pihak penyelenggara juga mempengaruhi angka partisipasi. (R02)
Listrik Indonesia
