PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi Riau sepertinya berharap besar pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dana Bagi Hasil yang rendah, belum lagi Rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2016, membuat pakar ekonomi Riau angkat bicara.
Menurut Pandangan Ekonom Riau Ermansyah SE MM, Pemerintah Provinsi Riau jangan berharap terlalu banyak dengan perusahaan plat merah. "BUMD kita itu sekarang tidak menguntungkan, tapi tidak pula merugikan," ujar Ermansyah, Rabu (20/1).
Pada prinsipnya, anggaran pemerintah daerah itu masuk dari dua unsur. Pertama dari APBD, kedua dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika Pemerintah Provinsi Riau tak lagi bisa bergantung dengan pemasukan anggaran dari pusat, maka alternatif lain untuk menambah pemasukan daerah adalah lewat PAD melalui sektor BUMD.
"Selama ini saya melihat hitungan laba BUMD Riau stagnan dan tidak produktif. Makanya pemerintah jangan berharap terlalu besar pada perusahaan plat merah itu," jelas Ermansyah.
Ermansyah juga melihat bahwa peluang Pemerintah Riau untuk menarik pendapatan sebesar-besarnya dari keuntungan plat merah itu, bisa saja dilakukan asal sumber daya manusia yang mengelola BUMD adalah orang-orang profesional.
Terutama untuk sektor perbankan. Peluang Pemerintah Provinsi Riau untuk meraup keuntungan di sektor itu dinilai masih cerah.
"Menurut saya masih ada kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk berbenah. Kepentingan politik sebisa mungkin dikesampingkan dulu, apalagi melihat penganggaran Pemerintah Riau saat ini. Harga minyak dunia anjlok. Tapi pemerintah kita harus berani," jelas Ermansyah lagi.
Persoalan BUMD Riau selama ini memang diakui belum memberikan pendapatan yang memuaskan, atau memberi sumbangan besar terhadap Pemerintah Provinsi Riau. Sementara, suntikan dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau cukup besar. (R07)
Listrik Indonesia
.jpeg)
