TEMBILAHAN (RIAUSKY.COM)- Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Bidang Pembinaan, Pengendalian Kemitraan Dan Promosi Kesehatan (PPKDPK) tahun ini akan menjalankan beberapa program rutin. Termasuk untuk pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan dan jaminan kesehatan nasional (JKN).
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan Dan Promosi Kesehatan (PPKDPK), Marzen kepada riausky.com, di Tembilahan, Kamis (28/1/2016) menyebutkan, ''Untuk seksi pemberdayaan masyarakat, kami memiliki program Desa Siaga Aktif, yang mana saat ini sedang dalam tahap pembahasan untuk Ranperdanya dan nantinya akan diterapkan di desa-desa bagi Posyandu, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat).,'' sebut dia.
Pada seksi promosi kesehatan (Promkes) yang bersifat preventif dan bukan bersifat Pengobatan kuratif. Pihaknya sedang gencar berpromosi, dan alhamdulillah mendapatkan mobil operasional dalam minggu ini dan akan langsung melakukan penyuluhan kepada masyarakat di daerah.
Di Sungai Salak, akan dilaksanakan penyuluhan tentang HIV/AIDS, Demam Berdarah, kesehatan lingkungan, malaria dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada seksi Promkes ini, yang menjadi program unggulan adalah perilaku hidup bersih dan sehat dalam bentuk pembinaan bagi masyarakat desa/kelurahan,''ungkap dia.
Untuk realisasinya sendiri dari total 236 desa/kelurahan, baru sekitar 40 persen yang terakomodir dikarenakan keterbatasan anggaran.
Terakhir pada seksi pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), itu ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seperti BPJS yang berkoordinasi dengan Kantor BPJS Inhil dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).
Matzen juga mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihaknya dalam pelaksanaan tugas pada seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), yakni pada pembuatan Jamkesda dan tumpang tindih program kesehatan.
"Jamkesda yang dicetak dengan menggunakan gambar Bupati HM Wardan saat ini hanya berjumlah 100.000 buah dan telah disebar keseluruh daerah Kabupaten Inhil, sedangkan jumlah masyarakat miskin di Inhil berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Sosial berjumlah 148.000 jiwa. Sehingga sebagai solusi alternatif atas masalah ini, setiap harinya kami harus melayani 10-15 pembuatan kartu Jamkesda sementara oleh masyarakat yang belum menerima Jamkesda yang bergambar Bupati HM Wardan. Sementara, untuk Jamkesda yang bergambar Bupati terdahulu, yakni Indra M. Adnan itu kami lakukan penarikan kembali," jelasnya.
"Bagi masyarakat yang mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang merupakan program Presiden Jokowi sekaligus juga mendapatkan kartu Jamkesda dan/atau kartu BPJS, maka kami akan lakukan penarikan terhadap kartu Jamkesda dan kartu BPJS mereka. Jadi, hanya KIS yang mereka dapatkan saja yang berlaku, agar tidak terjadi tumpang tindih," imbuh dia. (R17)
Listrik Indonesia
