PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, mencium kejanggalan tentang Assesment di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Terutama keanehan itu berada di kursi Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini diduduki oleh M Noer.
Transparansi soal Assessment yang duduk di kursi Sekretaris Daerah (Sekda) tersebut, kerap menjadi tanda tanya, dewan menyebut, apakah seleksi sudah sesuai dengan jalurnya atau tidak.
Pekan depan, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, akan memanggil Panitia Seleksi (Pansel) Asessment Jilid II beserta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Penunjukkan pejabat eselon II yang sudah dilantik, apakah sesuai dengan rekomendasi Pansel dan sesuai urutan rangking atau tidak. Itu yang kita pertanyakan terlebih dahulu,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti SH MH, saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru, Senin (1/2).
Dari catatan penelusurannya, Pemko Pekanbaru telah mengumumkan tiga nama yang direkomendasikan pansel di setiap jabatan. Termasuk Sekda Kota Pekanbaru. Yang menjadi tanda tanya dari politisi dari Partai Golkar itu adalah ranking dan nomor urut yang tidak sesuai.
“Ada beberapa jabatan yang tak sesuai dengan nomor urut rangking hasil rekomendasi, dengan yang dilantik. Seperti halnya jabatan Sekda, rangking pertamanya di rekomendasi Pansel, urutan pertama Sofyan, lalu M Noer MBS dan rangking ketiganya Firdaus CES. Apa nama di nomor urut pertama yang dirilis rekomendasi, sudah sesuai semua nama itu dengan yang dilantik atau tidak, itu yang kita pertanyakan,” ujarnya.
Meskipun kursi Sekda Kota Pekanbaru merupakan hak progeratif dari Wali Kota (Wako) Pekanbaru, DPRD berharap, kedepan tidak lagi ada pejabat yang mundur di tengah jalan. Seperti pejabat hasil assesment pertama kemarin, dua orang yang mengundurkan diri yakni, Kadis Cipta Karya Nasri ST dan baru-baru ini Kepala BPKAD Musa.
“Dengan assesment ini, jangan sampai pula pejabat hasil assesment jilid II terulang seperti Assesment I, dua orang sudah mundur. Makanya kita minta hasil rangking secara keseluruhan, termasuk Sekda itu,” tegasnya.
Pemanggilan yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat ini, ada beberapa catatan yang harus dipertanyakan. Salah satunya adalah ketidak konsistenan antara penilaian atau rangking dengan hasil yang ditunjuk.
“Kami menilai ada yang tidak sesuai dengan rekomendasi hasil. Misal pejabat A, meraih rangking satu, pansel harus menunjukan nilai itu. Jika nanti ada alasan soal loyalitas, semua peserta memiliki loyalitas, dimana masing-masingnya memiliki keunggulan,” pungkasnya. (R04)
Listrik Indonesia
