TEMBILAHAN (RIAUSKY.COM) - Pada tanggal 8 sampai 12 Februari 2016 mendatang akan ada aksi demo di Istana Negara, yang dilakukan para eks tenaga honorer kategori 2 (K2) se-Indonesia menuntut Pengangkatan mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Fauzar mengatakan, ia sangat memahami aspirasi eks tenaga honorer kategori 2 (K2) tersebut.
"Saya sangat memahami apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan honorer K2 (Kategori 2). Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan tersebut, sebab ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak bisa dipaksakan oleh pemerintah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Fauzar menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jelas mencantumkan bahwa pengangkatan CPNS tidak mungkin dilakukan secara langsung.
"Jika honorer K2 kabupaten Inhil mau demo, jangan disini, lakukan di pusat sana, dan jika saya tabrak undang-undang, saya dipenjara," sambung Fauzar saat ditemui di kantornya, Jum'at (5/2/2016).
Fauzar mengatakan bahwa tuntutan tenaga honorer K2 ini sebenarnya bisa dipenuhi asalkan ada ketersediaan anggaran dan ada payung hukum yang jelas. Tapi sampai saat ini tidak ada alokasi anggaran dan payung hukum untuk bisa mengakomodasi tuntutan tersebut.
"Kalau pun mereka mendesak seperti apa saja tidak mungkin bisa, karena di APBN saja tidak di anggarkan. Kalaupun di APBN diangarkan, payung hukumnya juga harus tersedia," tandas Fauzar. (R17)
Listrik Indonesia
