PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Usulan pembentukan daerah otonomi baru yang telah bergulir sejak beberapa tahun terakhir belum memperlihatkan titik terang. Pasalnya, DPR RI belum memberikan kepastian terkait rencana pengesahan daerah pemekaran tersebut.
Pemerintah Pusat pada prinsipnya mendukung rencana pembentukan daerah otonom baru tersebut. Hanya saja, faktor penganggaran menjadi perhatian penting sebelum pengesahan.
Ketua DPR RI, Ade Komarudin saat kunjungan ke Riau mengatakan, untuk usulan pemekaran atau calon daerah otonomi baru di Provinsi Riau tentu pemerintah pusat harus menghintung anggarannya. Karena selama ini pemekaran yang ada menjadi beban anggaran pusat.
Disebutkannya, usulan pemekaran daerah di Provinsi Riau dan telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu. Hanya saja untuk pengesahannya tentu memerlukan mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau anggarannya ada gak jadi masalah. Cuma yang menjadi kendala itu kan anggarannya. Mengingat saat ini kita mengalami perlemahan perekonomian nasional," terangnya.
Ia menerangkan, pelemahan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia. Untuk itu, rencana pembentukan daerah otonom baru terlebih dahulu dikaji aspek-aspek pendukungnya. (R02)
Listrik Indonesia
