PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Terkait pernyataan pemerintah kabupaten Rohil yang menyatakan PTPN III Tidak memiliki Surat izin untuk wilayah perkebunannya, ditanggapi oleh salah seorang anggota pansus Monitoring dan evaluasi perizinan HGU, IU-Perkebunan, IU PHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHBK, HTR, Izin Usaha Pertambangan, Izin Industri, Izin Lingkungan (AMDAL, UPL-UKL) Dalam Upaya memaksimalkan penerimaan pajak serta penertiban perizinan danWajib Pajak.
Dimana salah salah satu hasil temuannya adalah PTPN III yang tidak memiliki izin dan salah satu dari 33 Perusahaan yang akan diberikan kepada pihak berwenang salah satunya termasuk PTPN III yang ada di Rohil.
"Sebelumnya pansus telah melakukan peninjauan kesana, dan memang mereka tidak memiliki izin dan itu merupakan kawasan hutan, dan ini masuk dalam laporan temuan kita salah satu dari 33 Perusahaan tersebut," ungkap Sugiono dari Komisi A DPRD Riau yang juga merupakan salah seorang Anggota Pansus yang melakukan peninjauan dan monitoring.
Ada 3.000 hektar penyalahgunaan lahan yang dilakukan oleh PTPN III yang terletak diantara perbatasan Rohul dan Rohil ini. Mereka melakukan penanaman di kawasan hutan dan ini jelas-jelas melanggar.
"Adanya pengawasan dan pansus kemarin itu harusnya membuat perusahaan-perusahaan perkebunan ini harus bertanggung jawab baik itu perusahaan BUMN maupun swasta atau PMA akan kita tindak."Ungkap Sugiono.
Sugiono juga berharap kalau Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Riau selesai dibahas pihaknya juga menginginkan data yang ada di kementrian dipublikasikan secara umum agar data yang dari kementrian 1.6 juta hektar yang nantinya di adendum sekitar 70.000 hektar untuk kawasan pedesaan dan sisanya 180.000 hektar untuk perusahaan agar dipublikasikan.
"Hal ini untuk memberikan support bagi kinerja pemerintah Riau untuk menertibkan perusahaan perkebunan dan apabila bersalah wajib untuk ditindak," ungkapnya. (R06)
Listrik Indonesia
