PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Raut wajahnya terlihat lesu, saat tengah duduk di ruang lobi DPRD Kota Pekanbaru. Sesekali, sorot mata ibu muda bertubuh gempal itu melihat setiap orang yang lewat didepannya silih berganti.
“Bang, ada duit Rp10 ribu, pusing kepalaku, kami belum gajian lagi,” ucap BT, kepada riausky.com, Jum'at (19/2).
BT adalah salah seorang Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang ditempatkan bekerja di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Dia mengaku belum menerima gaji sejak bulan Januari 2016 lalu.
Dari pengakuannya lagi, hutangnya kepada tetangga hingga teman-temannya sudah menumpuk. Bahkan, untuk membeli bahan bakar sepeda motor yang dibawanya saat bekerja saja sampai saat ini tidak ada.
“Pinjam lah dulu bang, abang kan masih bujangan belum ada tanggungan, ini untuk beli bensin motorku nanti pulang,” ucap BT dengan dialek khas batak-nya.
Kesedihan BT, juga dialami oleh THL lainnya. Bahkan salah satu cleaning service di Sekretariat DPRD Pekanbaru berinisial EI, juga terlihat murung saat duduk di salah satu ruangan Fraksi.
“Bang, pinjam duit Rp50 ribu bang. Udah ngga ada duit lagi ni ha,” katanya dengan wajah memelas.
Disebutkannya, gaji yang diterimanya dengan bayaran Upah Minimum Kota (UMK) Rp1,9 juta per bulan, pernah mengalami keterlambatan. Namun, keterlambatan pembayaran tersebut tidak separah seperti yang terjadi saat ini.
“Biasanya tanggal 10 udah gajian. Tolonglah bang, pinjam Rp50 ribu. Udah kosong kali ndak ada duit,” urainya.
Keterlambatan gaji para pegawai tersebut, sebelumnya juga mendapat kritikan dari kalangan DPRD Kota Pekanbaru. Padahal, APBD Kota Pekanbaru tahun 2016 yang disahkan 30 November 2015 lalu sebesar Rp3,1 Triliun.
DPRD Kota Pekanbaru sebelumnya juga telah mengingatkan kepada Pemko agar APBD itu bisa digunakan dan dibelanjakan. Terlebih sudah diketok palu juga. Bila terus dibiarkan seperti ini, dewan khawatir pembangunan pekanbaru menjadi terganggu.
Bila memang ada defisit anggaran dalam APBD, dewan meminta agar Pemko terbuka dan jujur. Sebab, dengan lambannya pencairan APBD 2016 akan berdampak kepada pembangunan kota dan pergerakan ekonomi masyarakat kedepan. (R04)
Listrik Indonesia
