PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Himpunan Muda Indonesia Perjuangan (HMI-P) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Pekanbaru, Rabu (24/2). Dalam aksinya massa menyoroti persoalan janji kampanye Dr Firdaus ST MT yang di tahun terakhir masa kepemimpinannya dan dia dinilai belum mampu merealisasikan janji kampanyenya tersebut.
Dalam orasinya, Neldi selaku Korlap aksi mengatakan selama empat tahun kepemimpinan Firdaus, Pemko kerap melukai rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang terus menghimpit kehidupan yang semakin sulit.
"Kami menyoroti persoalan pemindahan perkantoran wali kota Pekanbaru yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya yang memakan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang jelas terjadi banyak kesalahan," kata korlap aksi Neldi, Rabu (24/2/2016).
Dia menyebutkan, Pemko Pekanbaru telah melanggar Permendagri No 30 tahun 2012 tentang pedoman pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota dan pemindahan ibu kota.
"Tanah pembangunan di Tenayan Raya itu adalah kawasan Hutan Tanaman Produksi (HTP). Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi harus ada izin pelepasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Mendagri. Pemko sendiri tidak punya izin tersebut," sambungnya.
Selain itu, sambungnya, untuk mendirikan bangunan harus ada izin dan jika membangun lebih dari 40 hektare dalam kawasan hutan harus ada sertifikat. "Berarti jelas, Pemko melanggar peraturan yang ada," sebutnya.
Para pendemo juga menyebutkan bahwa ada indikasi orang nomor satu di Pekanbaru ini, menggelembungkan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk membeli lahan yang direncanakan untuk lokasi pembangunan komplek perkantoran itu.
Berdasarkan audit BPK menemukan belanja untuk ganti rugi lahan dan ganti rugi tanaman hanya senilai Rp 26,4 miliar, sementara wali kota mengatakan ganti rugi lahan Rp50 miliar.
Sementara itu, mewakili Wali Kota Pekanbaru, Kepala Badan Kesbang polinmas Kota Pekanbaru, Agus Pramono tampak berusaha berkomunikasi dengan kalangan pendemo. Beberapa kali sempat terjadi debat argumen terkait aksi demo yang dilakukan.
Bahkan, Kaban Kesbang Polinmas Agus Pramono sempat menantang kalangan demonstran untuk membawa data terkait tuduhan yang disampaikan mereka dalam aksinya. (R05)
