PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Banyaknya suara miring tentang mutasi eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, beberapa waktu yang lalu, masih menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari lingkungan legislator. Suara-suara miring bahkan menuding, mutasi yang dilakukan sarat dengan unsur politik.
Kepala BKD Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie yang ditemui beberapa waktu lalu tidak membantah tudingan tersebut. Namun, Pemko punya alasan mengapa harus dilakukan pergantian dan itu, dikatakan dia bukan karena sarat kepentingan.
Berdasarkan hasil survey, diakui Rozie, banyak masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang terjadi saat ini di Kota Pekanbaru.
“Kalau ada unsur politisnya, iya, tapi politik yang seperti apa?'' tantang dia.
Dijelaskan Rozie, Wali kota adalah pejabat politik yang dipilih oleh masyarakat. Karena itulah, Wali Kota berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat yang memilih. Karena itu akan berpengaruh langsung pada kepercayaan publik pada masyarakat. Karena itulah, benar, kalau mutasi itu bermuatan politik, tapi politik yang seperti itu.
Dari pandangannya, sebut Harris, Walikota merasa kinerja pegawai yang diganti, pada dasarnya sudah bagus, tapi belum merasa puas. Makanya Wali kota lakukan mutasi. Kita lakukan untuk penyegaran, ” ucap Rozie, usai melakukan hearing dengan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru secara tertutup, kemarin.(R04)
PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Banyaknya suara miring tentang mutasi eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, beberapa waktu yang lalu, masih menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari lingkungan legislator. Suara-suara miring bahkan menuding, mutasi yang dilakukan sarat dengan unsur politik.
Kepala BKD Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie yang ditemui beberapa waktu lalu tidak membantah tudingan tersebut. Namun, Pemko punya alasan mengapa harus dilakukan pergantian dan itu, dikatakan dia bukan karena sarat kepentingan.
Berdasarkan hasil survey, diakui Rozie, banyak masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang terjadi saat ini di Kota Pekanbaru.
“Kalau ada unsur politisnya, iya, tapi politik yang seperti apa?'' tantang dia.
Dijelaskan Rozie, Wali kota adalah pejabat politik yang dipilih oleh masyarakat. Karena itulah, Wali Kota berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat yang memilih. Karena itu akan berpengaruh langsung pada kepercayaan publik pada masyarakat. Karena itulah, benar, kalau mutasi itu bermuatan politik, tapi politik yang seperti itu.
Dari pandangannya, sebut Harris, Walikota merasa kinerja pegawai yang diganti, pada dasarnya sudah bagus, tapi belum merasa puas. Makanya Wali kota lakukan mutasi. Kita lakukan untuk penyegaran, ” ucap Rozie, usai melakukan hearing dengan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru secara tertutup, kemarin. (R04)
Listrik Indonesia
