Alhamdulillah, APBD Inhu Sudah Bisa Digunakan

Alhamdulillah, APBD Inhu Sudah Bisa Digunakan
Khairizal

RENGAT (RIAUSKY.COM) - Wakil Bupati Indragiri Hulu H Khairizal menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhu, Jumat, 4 Maret 2016 di aula Bappeda dan Litbang Inhu.

 
Dengan adanya penyerahan DPA ini, APBD Inhu Tahun 2016 sudah dapat dilaksanakan.Turut hadir pada penyerahan DPA tersebut, Sekda Inhu H Agus Rianto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Inhu H Asriyan, Plt Asisten Administrasi Umum Setda Inhu Hendrizal serta kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kepala kantor di lingkungan Pemkab Inhu.
 
Dalam pengarahannya, Wabup Inhu H Khairizal mengakui, dibanding tahun lalu penyerahan DPA ini mengalami keterlambatan. Tetapi hal ini bukan karena kelalaian ataupun kesengajaan, melainkan akibat dinamika ekonomi global yang berpengaruh hingga ke daerah, termasuk Kabupaten Inhu.
 
“Setelah penyerahan DPA ini saya harap seluruh SKPD sudah dapat melaksanakan program kegiatan yang sudah dianggarkan dan tidak masuk dalam rencana rasionalisasi,” ujar Wabup.
 
Selain itu, Wabup juga minta kepada seluruh SKPD dan ULP agar berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum melaksanakan lelang. Sehingga kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
 
“Yang paling penting pelajari aturan hukumnya. Sebab niat baik tanpa diiringi kepatuhan terhadap aturan akan menjadi persoalan,” ucapnya.
Ditambahkan Wabup, mulai hari ini, Jumat (4/3), Pemkab Inhu sudah melaksanakan Musrenbang tahun 2017 dan diminta kepada SKPD dapat mengikuti dengan serius dan mempelajari usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musrenbang.
 
Selain itu, Wabup berharap dari tingkat kecamatan, sudah dapat disaring mana kegiatan yang prioritas serta harus dibiayai kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.
 
“Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya mencapai Rp 1 miliar, saya harap juga bisa ditentukan mana yang nantinya bisa dibiayai oleh desa dan mana yang harus dibiayai oleh kabupaten,” ucapnya. (R02/MCR)

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index