PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Anggota Komisi B DPRD Riau Karmila Sari meminta pada Pemerintah Provinsi Riau melalui Instansi terkait Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk melakukan pendataan ulang terhadap pendistribusian dan penerima pupuk subsidi.
Pasalnya untuk saat ini dibandang banyak yang tidak tepat sasaran.
"Kita minta ditata ulang kembali, baik distributor atau agen maupun penerimanya. Karena banyak yang tidak tepat sasaran, ada petani yang seharusnya layak dapat tapi tidak dapat, begitu juga sebaliknya. Sehingga hal ini jadi keluhan bagi petani", jelasnya.
Diakui juga oleh Karmila, mengenai permasalahan ini telah pula disampaikan pada Pmerintah Provinsi Riau untuk segera ditindaklanjuti.
"Diminta juga pada kelompok tani untuk berkoordinasi dengan penyuluh pertanian yang ada dalam mengatasi permasalahan ini. Sehingga akan didapat jalan keluarnya," jelasnya lagi.
Ditambahkan, Pemerintah Provinsi Riau juga seris dalam menyikapi hal ini. Bagi distributor atau agen yang bandel dengan tidak menyalurkan pupuk bersubsidi pada peruntukannya, untuk diamil tindakan tegas,pencabutan izin usahanya.
Instansi trkait harus rajin-rajin melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan", tambahnya.
Berdasarkan Pergub No 112/2015, tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian Riau tahun 2016 mencapai 110.090 ton. Mencakup lima sub sektor diantaranya Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan rakyat, Peternakan. (R02/MCR)
Listrik Indonesia
