PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi Riau tidak ingin gegabah dalam bertindak. Komitmen ini ditekankan dalam menanggapi rencana pelunasan hutang beberapa sarana infrastruktur.
Kendati demikian, langkah penanganan terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti rencana menganggarkan pelunasan hutang untuk pembangunan infrastruktur pendukung di seputaran Stadion Utama Riau.
Komitmen itu disampaikan Asisten II Setdaprov Riau Masperi di Pekanbaru. Menurutnya, untuk hutang pembangunan stadion itu sendiri, belum dianggarkan di APBD.
Poin tersebut menjadi perhatian, karena untuk hutang pembangunan infrastruktur Main Stadium telah memiliki payung hukumnya.
"Kita harus mematuhi aturan. Karena ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta untuk dibayarkan. Tetapi untuk gedungnya (stadion utama-red) itu belum ada dasar hukumnya," paparnya.
Mantan Birokrak Rohul itu memaparkan, dasar memang sangat diperlukan sebagai acuan. Terlebih lagi, ada kasus dugaan korupsi yang terjadi pada pembangunan Main Stadium untuk PON 2012 lalu itu.
"Ya makanya harus jelas, apa yang menjadi dasar kita untuk membayarnya. Sementara kita ketahui, ada persoalan hukum di situ. Kendati demikian, kita tentua terus berupaya mencarikan solusi terbaik,"imbuhnya lagi. (R02/MCR)
Listrik Indonesia
