PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan (karlahut) yang mulai diberlakukan sejak Senin, 7 Maret lalu hingga tiga bulan ke depan. Status ini merupakan respon dari banyaknya titik yang mengidentifikasi banyaknya kebakaran di Provinsi Riau.
Menindaklanjuti hal tersebut, seluruh elemen masyarakat mulai dari TNI, POLRI, Pemerintah, dan Perusahaan harus turut ambil bagian dalam mencegah semakin meluasnya karlahut.
Sebagai salah satu perusahaan yang memiliki komitmen dalam menjaga kelestarian alam dan menjegah terjadinya karlahut, PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) telah mempersiapkan beberapa cara untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dan berfokus pada upaya fire prevention (mengantisipasi kebakaran).
Fire and Aviation Manager RAPP, Yuneldi menyampaikan bahwa saat ini RAPP memiliki sebanyak 700 personil Fire Fighter yang tersebar di 12 Estate dengan peralatan pemadam kebakaran yang lengkap. Personil Fire Figter ini selalu melakukan pemantauan dalam upaya mencegah munculnya titik api baik di area konsesi perusahaan maupun area milik warga.
“Sebelum Siaga Darurat Karlahut diberlakukan oleh pemerintah, kita sudah siap siaga melakukan upaya pencegahan. Setiap hari dengan bantuan satelit NOAA, kita medapatkan informasi hotspot. Kemudian dari informasi ini kita petakan dan dikirim ke sektor tempat terindikasinya hotspot untuk dipantau baik itu melalui darat menggunakan mobil patroli, melalui udara dengan helikopter dan drone, serta patroli kanal dengan airboat. Untuk saat ini kita juga menempatkan tim Fire Fighter di beberapa titik daerah yang berpotensi atau rawan karlahut,”ujar Yuneldi belum lama ini.
Direktur RAPP, Rudi Fajar mengatakan pihaknya terus mengajak masyarakat untuk mencegah Karlahut melalui program Desa Bebas Api dan Masyarakat Peduli Api. Dijelaskannya, program Desa Bebas Api yang telah diselenggarakan sejak tahun 2014 ini awalnya hanya diikuti oleh 5 desa, kemudian di tahun 2016 berkembang menjadi 20 desa dari 5 kabupaten dengan insentif sebesar Rp 100 juta bagi desa yang berhasil menjaga lahannya dari kebakaran.
“Untuk program Desa Bebas Api, kami memberikan insentif kepada desa yang berhasil mencegah kebakaran sebelum menyala dimana saat ini sudah 20 desa ikut berpartisipasi dalam program ini. Kerja sama semua pihak merupakan kunci untuk menyelesaikan akar masalah kebakaran hutan dan lahan. Menyediakan alternatif untuk pengolahan lahan bagi masyarakat juga sejalan dengan pendekatan untuk pengelolaan hutan lestari,” ungkap Rudi Fajar.
Rudi Fajar juga menyampaikan bahwa RAPP terus berusaha mencegah karlahut dengan menggandeng pihak TNI/POLRI, pemerintah, dan masyarakat salah satunya dengan membuat sekat kanal dan embung yang berfungsi sebagai pengatur tinggi permukaan air agar lahan tidak kering.
“Sebelum RAPP menandatangani kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan pada Februari 2016 lalu, RAPP sudah membuat 938 sekat kanal dan 158 embung di 12 estate wilayah operasional perusahaan. Baru-baru ini Pangdam Bukit Barisan/I, Mayjend TNI Lodewyk Pusung juga ikut memantau salah satu sekat kanal di sektor Pelalawan,” terang Rudi.
Dalam Kunjungannya ke Sektor Pelalawan, Pangdam Lodewyk menilai upaya yang dilakukan RAPP dalam membuat embung sangat bagus dan mampu menjadi percontohan bagi perusahaan lain.
"Embung ini sangat menarik, semakin banyak semakin bagus, RAPP punya 158 embung, ini luar biasa, saya berharap TNI dan masyarakat perlu mencontoh RAPP termasuk perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Riau," kata Pangdam. (RLS)
Listrik Indonesia
