PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Berbagai cara dilakukan Pemprov Riau dan masyarakat Riau untuk mengatasi kabut asap yang makin gawat. Diantaranya dengan membentuk tim relawan dan posko darurat asap.
Selain itu perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal akan dicabut izinnya.
Senin (14/09) sore, Forum Masyarakat Riau Melawan Asap mengadakan pertemuan di salah satu hotel di Pekanbaru. Pertemuan ini membahas masalah asap di Riau yang tak kunjung berkurang.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) DPW Riau dan SPSI Riau, dan diikuti oleh perwakilan dari LAM Riau, Disnaker Riau, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, IDI Pekanbaru, APINDO Riau, PWI Riau, LSM dan Wartawan.
Hasil dari pertemuan tersebut ada beberapa poin penting yang menjadi kesepakatan. Wakil ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman dan Ketua SPSI Riau Nursal mengatakan Pemerintah Provinsi Riau menyepakati dibentuknya tim relawan untuk mengatasi asap di Riau.
“Pemerintah Provinsi Riau akan membuka posko-posko darurat asap. Selain itu sekolah–sekolah harus tetap diliburkan hingga status darurat asap dicabut," ujar Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau.
Mengenai sanksi pembakaran lahan, Pemprov Riau menyatakan akan menindak tegas pelaku pembakaran dan memberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
"Apabila lahan tersebut dibakar maka lahan tersebut tidak boleh ditanam selama lima tahun," ujar Noviwaldy.
Ia menambahkan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran maka Pemprov Riau akan segera mencabut izin usahanya
"Penuturan juga disampaikan oleh Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia DPW Riau (PJI) Khairuddin Al-Young Riau bahwasanya saat ini hampir semua Media cetak maupun elektronika sudah memaparkan kejadian asap di Riau, beliau juga menyampaikan bahwa untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada di riau dalam penanganan asap serta mengupayakan hujan buatan. (*)
Listrik Indonesia
