Marah kepada Pemko, Kepala Puskesmas Sidomulyo Ini Bilang Diskes Pekanbaru Itu Zalim

Dia menyebut, alasan dari Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru, yang enggan melakukan transfer dana jasa layanan ke Puskesmas Sidomulyo Barat karena telah menyalahi aturan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN.

 

“Sedangkan kewajiban sudah kami penuhi sekarang kami menuntut hak. Apa kurang dzalim Dinas Kesehatan Pekanbaru. Hak jasa selama 1 tahun tidak dicairkan. Diskes Kota bikin aturan sesuka hati tanpa melihat aturan perundangan-undangan yang berlaku,” kata Yezi, saat dikonfirmasi, Selasa, 15 Maret 2016.

 

Menurutnya, jasa layanan tersebut seharusnya bisa diterima tiap bulan oleh pegawai tapi anehnya, Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, membuat regulasi dan aturan sendiri.

 

“Di Indonesia cuma kejadiannya di Pekanbaru. Tolong ya pak, biar pak wali bikin kebijakan yg bijaksana. Kasihan pegawai yang tidak berdosa, korban keegoisan mereka para pejabat,” cetusnya.

 

Dia berharap, jasa layanan bagi pegawai bisa dicairkan sebelum sebelum keluar Surat Keputusan (SK) pengunduran dirinya dan teman kapus yang lainnya.

 

“Persoalan ini sudah kami perjuangkan secara persuasif pak. Mulai dari Diskes Pekanbaru, Kabag Hukum, Asisten IV pak Sentot, Sekda yang lalu, Pak Syukri, BPKP sampai ke pak Walikota, semua menyatakan kami ini benar, sampai pak Wali mau bikin tim investigasi tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” ungkapnya.

 

“Mereka (Pemko) pura-pura tidak tahu (kasus ini). Dzalim sekali mereka ini jasa orang sanggup mereka permainkan. Sedangkan pegawai Puskesmas lainnya sudah menikmati jasa mereka. Jangan-jangan mereka mencairkan sampai akhir tahun dan uang kami dipotong sesuai dengan yang mereka mau transfer," cetusnya. (R04)