PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Persoalan mundurnya delapan Kepala Puskesmas (Kapus) secara serentak mulai terungkap. Setelah Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan rapat berkali-kali dengan kapus, akhirnya legislator memberanikan diri buka suara.
“Persoalan ini karena buruknya manajemen keuangan di Dinas Kesehatan Pekanbaru. Setiap bulan dana BPJS disetor ke rekening Puskesmas, itu bohong besar. Kami sudah cek ke Kepala Puskesmas pada saat hearing dengan Komisi III, rupanya dana itu disetor sekali setahun,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga SE, kepada wartawan, Kamis, 17 Maret 2016
Dari hasil data yang diperoleh dari kapus dan sumber lainnya, kata Romi, Komisi III mengetahui, pembayaran dana BPJS pada Desember 2014 belum dibayarkan. Maka ketika Kepala Dinas Kesehatan Helda S Munir menyatakan bahwa dana BPJS untuk Puskesmas ditransfer setiap bulan, maka terbantahkan dengan data yang didapatkannya di lapangan.
“Itu pandai-pandai (Helda) saja kalau dibilang setiap bulan disetor, memang seharusnya sesuai aturan memang setiap bulan disetor, tapi kenyataannya bukan seperti itu. Bahkan masih banyak yang tidak dibayarkan, apalagi tahun 2015 banyak yang tidak dibayarkan, itu yang menjadi persoalan dan faktor mengundurkan diri kepala Puskesmas,” cetusnya.
Melihat tidak singkronnya antara Kepala Dinas dengan Kapus. Politisi dari PDI Perjuangan itu menilai Kadiskes tidak maksimal dan transparan dalam melaksanakan tugas terutama mengenai anggaran BPJS yang dimaksud.
“Orang berharap jabatan itu semakin tinggi semakin naik bukan mengundurkan diri, tapi karena ada persoalan ini kapus mengundurkan diri. Tentu ini persoalan serius. Walikota harus melihat persoalan ini. Harus Copot Helda itu, kalau bisa hari ini juga,” tegasnya. (R04)
Listrik Indonesia
