PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga SE kembali meminta kepada Wali Kota (Wako) Pekanbaru untuk memecat Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pekanbaru, Helda S Munir. Statment itu muncul karena banyaknya persoalan yang terjadi di tubuh Diskes menyusul mundurnya 8 Kepala Puskesmas (Kapus).
“Saya melihat jabatan yang diamanatkan ke Kadiskes Pekanbaru selama ini hanya dijadikan sebagai alat mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya saja. Maka kami minta, pak wali pecat saja Kadiskes Pekanbaru itu, tak ada gunanya. Hanya merusak sistem pelayanan kesehatan masyarakat saja,” cetus Romi, kepada wartawan, saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru, Rabu, 23 Maret 2016
Romi menuding penyebab mundurnya Kapus secara berjamaah tersebut, karena selama ini Pemko terkesan menutup-nutupi dan tidak mau mengungkap secara terbuka. Bahkan Pemko dinilai menutup keborokan dan kejelekan kinerja dari Kadiskes Kota Pekanbaru.
“Alasan tak mau ungkap karena persoalan etika. Kalau sudah buruk kinerjanya, kenapa ditutup-tutupi, bongkar saja secara transparan,” pintanya.
Padahal, sebut politisi dari PDI Perjuangan tersebut, dari hearing yang sudah dilakukan Komisi III belum lama ini, 8 Kapus yang mundur sudah mengungkapkan persoalan sebenarnya. Bahkan dalam hearing Kadiskes Pekanbaru membenarkan bahwa persoalan itu ada di manajemen keuangan.
“Masalahnya ada di angka-angka, termasuk juga BKD sudah dipanggil hearing saat itu. Kapus mundur karena tidak percaya lagi dengan Kadiskes dalam urusan anggaran yang tidak jelas. Kadiskes tidak jujur, itu intinya,” ungkapnya.
Yang membuat Romi heran, belum selesai persoalan Kapus, Pemko Pekanbaru melalui BKD membuka lelang jabatan untuk jabatan 8 Kapus.
"Inilah yang sangat kita sayangkan, Kepala BKD juga ini tidak betul kerjanya. Seharusnya selesaikan masalah pengunduran diri Kapus baru dibuka lelang Kapus, ini malah sudah di Plt kan pula, meleset,” ucapnya.
Kepala BKD Pekanbaru dinilai tidak arif dan tidak gentelmen dalam melihat mundurnya 8 Kapus. “Kami minta tegas kepada Pemko untuk serius menyelesaikan masalah ini, jangan main-main,” ujarnya.
Yang dianggap fatal kesalahan dilakukan oleh Kadiskes disebutkan Romi, ada pula mantan Kapus yang sudah tidak menjabat lagi, bisa mencairkan dana JKN.
“Kan sudah aneh namanya. Kemana uangnya dibawa, kok bisa pula mantan Kapus yang tidak menjabat lagi mencairkan. Jadi ini terkesan ada kepentingan sendiri-sendiri, yang dekat dengan Kadiskes dipelihara dan yang tidak, diacuhkan. Padahal saya yakin delapan Kapus yang mundur itu mau berbuat demi kelancaran pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (R04)
Listrik Indonesia
